Selasa, 07/05/2013 07:32 WIB

Anggota DPR Minta Pelaku 'Perbudakan' Pabrik Kuali Dihukum Berat

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kasus 'perbudakan' di pabrik kuali milik Yuki Irawan (41) di Tangerang mendapat perhatian serius dari DPR. Anggota Komisi IX Chusnunia berharap tersangka kasus itu dihukum berat.

"Kasus seperti buruh kuali ini harus serius ditangani, tidak cukup hanya dikecam, tetapi perlu penanganan yg lebih konkret dari pihak yang berwajib. Ini sudah sangat tidak manusiawi," kata Chusnunia dalam pernyataannya, Selasa (7/5/2013).

Politikus PKB ini meminta polisi mendalami kasus tersebut. Dia menduga ada prakter perdagangan manusia dalam kasus yang melibatkan 34 buruh ini.

"Kejadian penyiksaan yang menimpa buruh di Tangerang terindikasi sudah masuk ranah pidana, selain juga banyak terjadinya pelanggaran terhadap aturan perundangan ketenagakerjaan. Tidak menutup kemungkinan juga ada indikasi perdagangan manusia dalam kasus ini," ujarnya.

"Dalam hal ini kami mendukung langkah Kemenakertrans yang akan memidanakan pemilik pabrik kuali tersebut. Pihak kepolisian dan seluruh penegak hukum harus tegas dan seadil-adilnya," imbuh Chusnunia.

Dia juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif mengawasi tempat-tempat usaha yang tertutup dan mencurigakan. Peran masyarakat sangat penting mengingat keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan.

"Ketika masyarakat menemukan kejanggalan atau kemungkinan adanya tindak kekerasan hubungan kerja yang terjadi di lingkungannya, masyarakat dapat melaporkannya," imbau politikus asal Lampung ini.

Komisi IX telah berkali-kali menyetujui usulan Kemenakertans untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan. Namun, diakui Chusnunia, hingga saat ini realisasinya belum maksimal.

"Ini menjadi PR bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan. Tidak dapat hanya dibebankan kepada Kemenakertrans, sebab ini merupakan kerja lintas sektoral," pungkasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/fiq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%