Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/05/2013 07:32 WIB

Anggota DPR Minta Pelaku 'Perbudakan' Pabrik Kuali Dihukum Berat

Ahmad Toriq - detikNews
Anggota DPR Minta Pelaku Perbudakan Pabrik Kuali Dihukum Berat
Jakarta - Kasus 'perbudakan' di pabrik kuali milik Yuki Irawan (41) di Tangerang mendapat perhatian serius dari DPR. Anggota Komisi IX Chusnunia berharap tersangka kasus itu dihukum berat.

"Kasus seperti buruh kuali ini harus serius ditangani, tidak cukup hanya dikecam, tetapi perlu penanganan yg lebih konkret dari pihak yang berwajib. Ini sudah sangat tidak manusiawi," kata Chusnunia dalam pernyataannya, Selasa (7/5/2013).

Politikus PKB ini meminta polisi mendalami kasus tersebut. Dia menduga ada prakter perdagangan manusia dalam kasus yang melibatkan 34 buruh ini.

"Kejadian penyiksaan yang menimpa buruh di Tangerang terindikasi sudah masuk ranah pidana, selain juga banyak terjadinya pelanggaran terhadap aturan perundangan ketenagakerjaan. Tidak menutup kemungkinan juga ada indikasi perdagangan manusia dalam kasus ini," ujarnya.

"Dalam hal ini kami mendukung langkah Kemenakertrans yang akan memidanakan pemilik pabrik kuali tersebut. Pihak kepolisian dan seluruh penegak hukum harus tegas dan seadil-adilnya," imbuh Chusnunia.

Dia juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif mengawasi tempat-tempat usaha yang tertutup dan mencurigakan. Peran masyarakat sangat penting mengingat keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan.

"Ketika masyarakat menemukan kejanggalan atau kemungkinan adanya tindak kekerasan hubungan kerja yang terjadi di lingkungannya, masyarakat dapat melaporkannya," imbau politikus asal Lampung ini.

Komisi IX telah berkali-kali menyetujui usulan Kemenakertans untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan. Namun, diakui Chusnunia, hingga saat ini realisasinya belum maksimal.

"Ini menjadi PR bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan. Tidak dapat hanya dibebankan kepada Kemenakertrans, sebab ini merupakan kerja lintas sektoral," pungkasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/fiq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%