Senin, 06/05/2013 22:43 WIB

Kasus Chevron, Alat Saksi Ahli Kejaksaan Tak Miliki Sertifikat Nasional

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta - Jaksa dari Kejaksaan Agung kembali menghadirkan Edison Effendi sebagai saksi ahli kasus bioremediasi Chevon, kali ini untuk terdakwa Widodo. Edison tidak memiliki sertifikat tingkat nasional namun mengklaim memiliki sertifikat tingkat internasional.

Kuasa hukum terdakwa, Widodo, Dasril Effendi menanyakan mengenai apakah Edison selaku ahli yang dihadirkan memiliki sertifikat di bidang bioremediasi, baik itu sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari lembaga yang berwenang lainnya. Namun Edison menyebut sertifikat perorangan tidaklah diperlukan dalam suatu kegiatan bioremediasi.

Lalu, Dasril juga menanyakan mengenai apakah alat-alat yang biasa dia gunakan untuk melakukan kegiatan bioremediasi memiliki lisensi.

"Tidak penting sertifikasi. Ini (alat) punya saya punya sertifikasi dari badan dunia, dari Israel," ujar Edison dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tipikor Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (6/5/2013).

Edison adalah ahli yang melakukan pendampingan tim kejaksaan untuk melakukan uji tanah terkontaminasi, terkait adanya program bioremediasi Chevron. Hasil dari tes yang dilakukan kejaksaan inilah, yang menjadi salah satu landasan disidiknya perkara bioremediasi.

"Alat-alat saya semua internasional nggak ada yang di pinggir jalan. Semuanya internasional. Mahal," Edison.

Lalu mengenai proses sampling yang dilakukan, Edison juga membuat pernyataan yang membuat para pengunjung sidang 'terkesima'. Awalnya dia selaku ahli menjelaskan, sample tanah yang diambil untuk tes adalah sample yang mewakiliki. Dia mendefinisikan sample sebagai sesuatu yang mewakili, sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%