Senin, 06/05/2013 22:43 WIB

Kasus Chevron, Alat Saksi Ahli Kejaksaan Tak Miliki Sertifikat Nasional

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta - Jaksa dari Kejaksaan Agung kembali menghadirkan Edison Effendi sebagai saksi ahli kasus bioremediasi Chevon, kali ini untuk terdakwa Widodo. Edison tidak memiliki sertifikat tingkat nasional namun mengklaim memiliki sertifikat tingkat internasional.

Kuasa hukum terdakwa, Widodo, Dasril Effendi menanyakan mengenai apakah Edison selaku ahli yang dihadirkan memiliki sertifikat di bidang bioremediasi, baik itu sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari lembaga yang berwenang lainnya. Namun Edison menyebut sertifikat perorangan tidaklah diperlukan dalam suatu kegiatan bioremediasi.

Lalu, Dasril juga menanyakan mengenai apakah alat-alat yang biasa dia gunakan untuk melakukan kegiatan bioremediasi memiliki lisensi.

"Tidak penting sertifikasi. Ini (alat) punya saya punya sertifikasi dari badan dunia, dari Israel," ujar Edison dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tipikor Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (6/5/2013).

Edison adalah ahli yang melakukan pendampingan tim kejaksaan untuk melakukan uji tanah terkontaminasi, terkait adanya program bioremediasi Chevron. Hasil dari tes yang dilakukan kejaksaan inilah, yang menjadi salah satu landasan disidiknya perkara bioremediasi.

"Alat-alat saya semua internasional nggak ada yang di pinggir jalan. Semuanya internasional. Mahal," Edison.

Lalu mengenai proses sampling yang dilakukan, Edison juga membuat pernyataan yang membuat para pengunjung sidang 'terkesima'. Awalnya dia selaku ahli menjelaskan, sample tanah yang diambil untuk tes adalah sample yang mewakiliki. Dia mendefinisikan sample sebagai sesuatu yang mewakili, sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%