Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/05/2013 22:43 WIB

Kasus Chevron, Alat Saksi Ahli Kejaksaan Tak Miliki Sertifikat Nasional

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kasus Chevron, Alat Saksi Ahli Kejaksaan Tak Miliki Sertifikat Nasional Foto: Ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta - Jaksa dari Kejaksaan Agung kembali menghadirkan Edison Effendi sebagai saksi ahli kasus bioremediasi Chevon, kali ini untuk terdakwa Widodo. Edison tidak memiliki sertifikat tingkat nasional namun mengklaim memiliki sertifikat tingkat internasional.

Kuasa hukum terdakwa, Widodo, Dasril Effendi menanyakan mengenai apakah Edison selaku ahli yang dihadirkan memiliki sertifikat di bidang bioremediasi, baik itu sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari lembaga yang berwenang lainnya. Namun Edison menyebut sertifikat perorangan tidaklah diperlukan dalam suatu kegiatan bioremediasi.

Lalu, Dasril juga menanyakan mengenai apakah alat-alat yang biasa dia gunakan untuk melakukan kegiatan bioremediasi memiliki lisensi.

"Tidak penting sertifikasi. Ini (alat) punya saya punya sertifikasi dari badan dunia, dari Israel," ujar Edison dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tipikor Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (6/5/2013).

Edison adalah ahli yang melakukan pendampingan tim kejaksaan untuk melakukan uji tanah terkontaminasi, terkait adanya program bioremediasi Chevron. Hasil dari tes yang dilakukan kejaksaan inilah, yang menjadi salah satu landasan disidiknya perkara bioremediasi.

"Alat-alat saya semua internasional nggak ada yang di pinggir jalan. Semuanya internasional. Mahal," Edison.

Lalu mengenai proses sampling yang dilakukan, Edison juga membuat pernyataan yang membuat para pengunjung sidang 'terkesima'. Awalnya dia selaku ahli menjelaskan, sample tanah yang diambil untuk tes adalah sample yang mewakiliki. Dia mendefinisikan sample sebagai sesuatu yang mewakili, sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%