Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/05/2013 16:21 WIB

Perbudakan di Tangerang, Oknum Brimob & TNI Dipanggil Polisi

E Mei Amelia R - detikNews
Perbudakan di Tangerang, Oknum Brimob & TNI Dipanggil Polisi
Jakarta - Kasus 40 pekerja asal Lampung yang dipaksa bekerja bak budak di Tangerang terungkap. Pelaku sudah ditahan dan para pekerja sudah dikembalikan ke rumahnya. Tapi beredar cerita adanya oknum TNI dan Brimob yang membekingi praktek perbudakan itu. Benarkah?

"Hubungan tersangka dengan 2 aparat sebatas pertemanan. Kalau pekerja melihatnya sebagai beking boleh saja, atau kehadiran mereka dimanfaatkan untuk oleh tersangka untuk menakut-nakuti pekerja tanpa sepengetahuan," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Oknum TNI itu berinisial J dan oknum Brimob berinisial A. Polres Tangerang selaku penyidik akan melakukan pemanggilan kepada 2 aparat berseragam itu.

"Untuk memperjelas, kedua aparat tersebut akan dipanggil oleh penyidik," tutupnya.

Buruh pabrik itu bekerja sudah beberapa bulan. Ada yang 2 bulan atau 4 bulan, dan ada yang setahun. Di saat bekerja, mereka sama sekali diperlakukan bak budak, bahkan kadang dipukul. Gaji mereka tak dibayar.

Begitu masuk menjadi pekerja, barang-barang mereka dilucuti, dompet, HP. Kasus ini terungkap setelah ada pekerja yang kabur dan melapor ke keluarga. Kemudian dilaporkan ke Komnas HAM, setelah sebelumnya Polsek Sepatan menolak laporan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%