detikcom
Senin, 06/05/2013 16:21 WIB

Perbudakan di Tangerang, Oknum Brimob & TNI Dipanggil Polisi

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kasus 40 pekerja asal Lampung yang dipaksa bekerja bak budak di Tangerang terungkap. Pelaku sudah ditahan dan para pekerja sudah dikembalikan ke rumahnya. Tapi beredar cerita adanya oknum TNI dan Brimob yang membekingi praktek perbudakan itu. Benarkah?

"Hubungan tersangka dengan 2 aparat sebatas pertemanan. Kalau pekerja melihatnya sebagai beking boleh saja, atau kehadiran mereka dimanfaatkan untuk oleh tersangka untuk menakut-nakuti pekerja tanpa sepengetahuan," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Oknum TNI itu berinisial J dan oknum Brimob berinisial A. Polres Tangerang selaku penyidik akan melakukan pemanggilan kepada 2 aparat berseragam itu.

"Untuk memperjelas, kedua aparat tersebut akan dipanggil oleh penyidik," tutupnya.

Buruh pabrik itu bekerja sudah beberapa bulan. Ada yang 2 bulan atau 4 bulan, dan ada yang setahun. Di saat bekerja, mereka sama sekali diperlakukan bak budak, bahkan kadang dipukul. Gaji mereka tak dibayar.

Begitu masuk menjadi pekerja, barang-barang mereka dilucuti, dompet, HP. Kasus ini terungkap setelah ada pekerja yang kabur dan melapor ke keluarga. Kemudian dilaporkan ke Komnas HAM, setelah sebelumnya Polsek Sepatan menolak laporan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%