Senin, 06/05/2013 16:21 WIB

Perbudakan di Tangerang, Oknum Brimob & TNI Dipanggil Polisi

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kasus 40 pekerja asal Lampung yang dipaksa bekerja bak budak di Tangerang terungkap. Pelaku sudah ditahan dan para pekerja sudah dikembalikan ke rumahnya. Tapi beredar cerita adanya oknum TNI dan Brimob yang membekingi praktek perbudakan itu. Benarkah?

"Hubungan tersangka dengan 2 aparat sebatas pertemanan. Kalau pekerja melihatnya sebagai beking boleh saja, atau kehadiran mereka dimanfaatkan untuk oleh tersangka untuk menakut-nakuti pekerja tanpa sepengetahuan," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2013).

Oknum TNI itu berinisial J dan oknum Brimob berinisial A. Polres Tangerang selaku penyidik akan melakukan pemanggilan kepada 2 aparat berseragam itu.

"Untuk memperjelas, kedua aparat tersebut akan dipanggil oleh penyidik," tutupnya.

Buruh pabrik itu bekerja sudah beberapa bulan. Ada yang 2 bulan atau 4 bulan, dan ada yang setahun. Di saat bekerja, mereka sama sekali diperlakukan bak budak, bahkan kadang dipukul. Gaji mereka tak dibayar.

Begitu masuk menjadi pekerja, barang-barang mereka dilucuti, dompet, HP. Kasus ini terungkap setelah ada pekerja yang kabur dan melapor ke keluarga. Kemudian dilaporkan ke Komnas HAM, setelah sebelumnya Polsek Sepatan menolak laporan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%