Senin, 06/05/2013 16:00 WIB

KPU: Nazaruddin Sjamsuddin Penuhi Syarat Caleg, Susno Tak Lolos

M Iqbal - detikNews
Nazaruddin S,
Jakarta - Mantan terpidana korupsi Nazaruddin Sjamsuddin menjadi caleg dari Dapil Jawa Barat III dengan nomor urut I dari Partai Bulan Bintang (PBB). Komisioner KPU Arief Budiman, menyatakan Nazaruddin bisa menjadi calon anggota legislatif.

"Mantan narapidana seperti Nazaruddin Sjamsuddin itu beberapa persyaratan itu terpenuhi, tetapi kalau Susno Duadji itu tidak terpenuhi syaratnya," kata Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus Senin (6/5/2013).

Menurut Arief, Nazaruddin Syamsuddin bisa diajukan sebagai caleg karena telah memenuhi 4 syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU bagi mantan narapidana.

"Pertama, dia sudah selesai menjalani pidananya, lalu kedua sejak selesai menjalani pidana sampai pendaftaran itu punya jeda waktu 5 tahun. Lalu yang ketiga dia sudah mengumumkan kepada publik bahwa dia terpidana, dan keempat pidana ini bukan pidana yang berulang-ulang jadi itu sudah terpenuhi," ungkapnya.

Arief menuturkan, hal itu berbeda dengan Susno Duadji, mantan Kabareskrim itu menjadi terpidana tetapi belum selesai menjalani masa pidananya, sehingga tak bisa diajukan sebagai bacaleg.

"Lalu syarat yang kedua itu kan berjarak 5 tahun sampai waktu pendaftaran, nah (Susno) ini selesai aja belum ya nggak terpenuhi dan itu jelas," kata Arief.

Sebagaimana diketahui, mantan terpidana korupsi Nazaruddin Sjamsuddin menjadi bakal caleg dengan nomor urut 1 dari daerah pemillihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Nazaruddin Sjamsuddin yang merupakan mantan ketua KPU periode 2001-2005 terjerat kasus korupsi dana taktis KPU dan pengadaan asuransi. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Mei 2005.

Mahkamah Agung (MA) kemudian memvonis Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI itu dalam putusan kasasi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Nazar juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 1,068 miliar, jika tidak dibayar maka hukuman Nazar diperpanjang 2 tahun.

Namun pada 4 Januari 2008, MA mengabulkan permohonan Peninjauan kembali (PK) Nazar. MA mengurangi masa tahanan Nazar dari 6 tahun menjadi 4,5 tahun. Tanggal 26 Februari 2008, Nazaruddin mengajukan pembebasan bersyarat karena merasa sudah melewati 2/3 masa tahanannya. Nazaruddin kemudian bebas bersyarat pada Maret 2008.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%