detikcom
Senin, 06/05/2013 16:00 WIB

KPU: Nazaruddin Sjamsuddin Penuhi Syarat Caleg, Susno Tak Lolos

M Iqbal - detikNews
Nazaruddin S,
Jakarta - Mantan terpidana korupsi Nazaruddin Sjamsuddin menjadi caleg dari Dapil Jawa Barat III dengan nomor urut I dari Partai Bulan Bintang (PBB). Komisioner KPU Arief Budiman, menyatakan Nazaruddin bisa menjadi calon anggota legislatif.

"Mantan narapidana seperti Nazaruddin Sjamsuddin itu beberapa persyaratan itu terpenuhi, tetapi kalau Susno Duadji itu tidak terpenuhi syaratnya," kata Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus Senin (6/5/2013).

Menurut Arief, Nazaruddin Syamsuddin bisa diajukan sebagai caleg karena telah memenuhi 4 syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU bagi mantan narapidana.

"Pertama, dia sudah selesai menjalani pidananya, lalu kedua sejak selesai menjalani pidana sampai pendaftaran itu punya jeda waktu 5 tahun. Lalu yang ketiga dia sudah mengumumkan kepada publik bahwa dia terpidana, dan keempat pidana ini bukan pidana yang berulang-ulang jadi itu sudah terpenuhi," ungkapnya.

Arief menuturkan, hal itu berbeda dengan Susno Duadji, mantan Kabareskrim itu menjadi terpidana tetapi belum selesai menjalani masa pidananya, sehingga tak bisa diajukan sebagai bacaleg.

"Lalu syarat yang kedua itu kan berjarak 5 tahun sampai waktu pendaftaran, nah (Susno) ini selesai aja belum ya nggak terpenuhi dan itu jelas," kata Arief.

Sebagaimana diketahui, mantan terpidana korupsi Nazaruddin Sjamsuddin menjadi bakal caleg dengan nomor urut 1 dari daerah pemillihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Nazaruddin Sjamsuddin yang merupakan mantan ketua KPU periode 2001-2005 terjerat kasus korupsi dana taktis KPU dan pengadaan asuransi. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Mei 2005.

Mahkamah Agung (MA) kemudian memvonis Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI itu dalam putusan kasasi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Nazar juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 1,068 miliar, jika tidak dibayar maka hukuman Nazar diperpanjang 2 tahun.

Namun pada 4 Januari 2008, MA mengabulkan permohonan Peninjauan kembali (PK) Nazar. MA mengurangi masa tahanan Nazar dari 6 tahun menjadi 4,5 tahun. Tanggal 26 Februari 2008, Nazaruddin mengajukan pembebasan bersyarat karena merasa sudah melewati 2/3 masa tahanannya. Nazaruddin kemudian bebas bersyarat pada Maret 2008.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%