Senin, 06/05/2013 14:30 WIB

20 Ribu Hektare Kawasan Gambut di Kampar Riau Segera Dihijaukan Lagi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pekanbaru - Kementerian Kehutanan memberikan izin restorasi ekosistem di kawasan gambut Riau seluas 20 ribu hektare. Kawasan kritis itu akan dihijaukan kembali untuk keseimbangan ekosistem flora dan fauna.

Pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak produktif itu diberikan Kemenhut di kawasan Semenanjung Kampar, sebuah kawasan hutan gambut yang saat ini tersisa di Sumatera. Program ini disebut Restorasi Ekosistem Riau (RER) yang akan dikelola PT
Gemilang Cipta Nusantara (GCN).

Rekomendasi kajian di Semenanjung Kampar ini dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan pendekatan bentang alam (landscape approach) melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap seluas 513.276 ha di Provinsi Riau.

"Dari kawasan hutan gambut yang tersisa itu, kita mendapatkan izin luasan restorasi 20 ribu hektare," kata Direktur CGN, Dian Novarina, dalam acara jumpa pers di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (6/5/2013).

Hari ini, tim RER mulai melakukan pemantauan lewat udara di kawasan Semenanjung Kampar. Selanjutnya tim akan menyiapkan program restorasi.

Program ini berorientasi pada 3 fungsi, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Semenanjung Kampar yang berpotensi rusak akibat deforestasi dan degradasi hutan, serta semakin meluasnya kawasan hutan tidak produktif.

"Hal ini tentunya memerlukan pemulihan dan perlindungan fungsi ekosistem rawa gambut yang penting untuk menjaga keseimbangan proses ekologis dan tata air bagi kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna," jelas Dian.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%