Senin, 06/05/2013 12:43 WIB

Seleksi Hasil Lelang Jabatan Tak Ditunda

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Tahap dua seleksi hasil lelang jabatan lurah-camat DKI Jakarta berjalan sesuai jadwal. Tidak ada penundaan jadwalnya seperti isu yang sempat beredar di kalangan camat dan lurah peserta lelang.

"Tidak diundur," tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), I Made Karmayoga usaiPengarahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kepada Kepala SKPD dan Camat di Balaikota, Jakarta, Senin (6/5/2013)

Made menjelaskan jika jadwal hari ini dirangkaikannya dengan pengarahan Gubernur. Menurutnya, jika seleksi dilaksanakan hari ini usai mendengarkan arahan Gubernur ditakutkan kondisi peserta tidak maksimal.

"Kalau ini langsung sekarang, waktunya habis karena harus kondisi prima," lanjutnya.

Tes tahap kedua ini akan dilakukan mulai Selasa (7/5) hingga Jum'at (21/6) di Mabes Polri dan Blok G Lantai 21 dan Ruang Pola, Balaikota. Setiap hari akan terseleksi 48 orang yang dibagi dalam 2 tahap.

"Tahap awal 24 orang dari jam 08.00 hingga 12.00 setelah itu istirahat. 24 orang lagi dr jam 13.00 hingga sebelum Magrib. Besok untuk lurah dan camat, tidak ada pemisahan seperti kemarin," jelas Made.

Untuk uji kompetensi manajerial akan meliputi Focus Group Discussion (FGD), analisis SWOT, wawancara dan psikotes. Seleksi ini rencananya akan mengisi 311 kursi lurah dan camat DKI Jakarta.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%