detikcom
Senin, 06/05/2013 12:30 WIB

Akhirnya Salinan Putusan PK Prita Mulyasari Sampai di PN Tangerang

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Setelah menanti 8 bulan lamanya, akhirnya Prita Mulyasari mendapatkan salinan putusan yang membebaskannya. Prita sendiri kini maju menjadi caleg DPR lewat PDIP.

"Baru saja saya ditelepon petugas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang jika putusan Peninjauan Kembali (PK) Ibu Prita sudah sampai," kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono kepada wartawan, Senin (6/5/2013).

Vonis bebas Prita diketok pada 17 September 2012 dengan amar MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Putusan ini diketok oleh majelis hakim agung dengan ketua Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Surya Jaya dan Suhadi pada 17 September 2012.

"Insya Allah besok kita ambil salinan putusannya," papar Slamet.

Putusan Prita dinilai sangat penting sebab bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa. Sehingga dari putusan Prita dapat dipelajari banyak hal untuk kasus-kasus yang dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami belum baca putusaannya, tapi intinya bebas," jelas pengacara dari kantor OC Kaligis ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%
MustRead close