Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/05/2013 12:30 WIB

Akhirnya Salinan Putusan PK Prita Mulyasari Sampai di PN Tangerang

Andi Saputra - detikNews
Akhirnya Salinan Putusan PK Prita Mulyasari Sampai di PN Tangerang
Jakarta - Setelah menanti 8 bulan lamanya, akhirnya Prita Mulyasari mendapatkan salinan putusan yang membebaskannya. Prita sendiri kini maju menjadi caleg DPR lewat PDIP.

"Baru saja saya ditelepon petugas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang jika putusan Peninjauan Kembali (PK) Ibu Prita sudah sampai," kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono kepada wartawan, Senin (6/5/2013).

Vonis bebas Prita diketok pada 17 September 2012 dengan amar MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Putusan ini diketok oleh majelis hakim agung dengan ketua Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Surya Jaya dan Suhadi pada 17 September 2012.

"Insya Allah besok kita ambil salinan putusannya," papar Slamet.

Putusan Prita dinilai sangat penting sebab bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa. Sehingga dari putusan Prita dapat dipelajari banyak hal untuk kasus-kasus yang dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami belum baca putusaannya, tapi intinya bebas," jelas pengacara dari kantor OC Kaligis ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%