detikcom
Senin, 06/05/2013 12:30 WIB

Akhirnya Salinan Putusan PK Prita Mulyasari Sampai di PN Tangerang

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Setelah menanti 8 bulan lamanya, akhirnya Prita Mulyasari mendapatkan salinan putusan yang membebaskannya. Prita sendiri kini maju menjadi caleg DPR lewat PDIP.

"Baru saja saya ditelepon petugas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang jika putusan Peninjauan Kembali (PK) Ibu Prita sudah sampai," kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono kepada wartawan, Senin (6/5/2013).

Vonis bebas Prita diketok pada 17 September 2012 dengan amar MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Putusan ini diketok oleh majelis hakim agung dengan ketua Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Surya Jaya dan Suhadi pada 17 September 2012.

"Insya Allah besok kita ambil salinan putusannya," papar Slamet.

Putusan Prita dinilai sangat penting sebab bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa. Sehingga dari putusan Prita dapat dipelajari banyak hal untuk kasus-kasus yang dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami belum baca putusaannya, tapi intinya bebas," jelas pengacara dari kantor OC Kaligis ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%