Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/05/2013 09:56 WIB

PDIP Pasang Kang Jalal Jadi Caleg No 1 di Dapil Jabar II

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
PDIP Pasang Kang Jalal Jadi Caleg No 1 di Dapil Jabar II
Jakarta - PDI Perjuangan menggaet cendekiawan muslim Jalaludin Rakhmat (Kang Jalal). Kang Jalal langsung ditunjuk menjadi caleg nomor urut 1 di dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

"Tidak ada pertimbangan khusus, PDI Perjuangan kan terbuka memberikan kesempatan kepada kader baru untuk bersama sama kader senior partai," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Senin (6/5/2013).

Kang Jalal diharapkan menjadi pendulang suara PDIP. Terutama dengan ketokohannya yang kental.

"Dalam satu dapil kita satukan kader senior dan kader baru yang mampu meraih dukungan suara dan faktor ketokohan nya," katanya.

Tjahjo menegaskan tak ada paksaan terhadap Kang Jalal. Namun Kang Jalal menyatakan bersedia menjadi caleg dari PDIP dengan sendirinya.

"Kang Jalal tokoh pasundan, Jabar, mau bergabung di PDI Perjuangan sekalian PDI Perjuangan Jabar menawarkan jadi caleg dan Kang Jalal bersedia, tidak ada paksaan," tandasnya.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%