detikcom
Minggu, 05/05/2013 14:45 WIB

Bakal Caleg yang Dikaitkan Kasus Korupsi Diminta Mundur

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mendata bakal caleg yang tersangkut atau pernah disebut-sebut terkait pidana korupsi. Hasilnya, Partai Demokrat memiliki bakal caleg terbanyak yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Data ini dianalisis dari daftar nama caleg yang pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi, baik di tingkat lokasl maupun di tingkat nasional," kata Direktur LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Minggu (5/4/2013).

Berikut adalah persentase caleg bermasalah dengan korupsi di 12 parpol peserta Pemilu 2014.

1. Partai Demokrat (14,7 persen)
2. Partai Golkar (8,7 persen)
3. PDIP (7,1 persen)
4. PKB (5,7 persen)
5. PBB (5,1 persen)
6. PKS (5,0 persen)
7. PAN (4,5 persen)
8. PPP (4,0 persen)
9. Partai Gerindra (3,0 persen)
10. Partai Hanura (1,4 persen)
11. PKPI (0,1 persen)
12. Partai NasDem: 0,1 persen

Boni menyatakan, meski UU mengatur seseorang yang belum pernah dihukum lebih dari lima tahun boleh menjadi caleg, namun jika seorang tokoh sudah ramai diperbincangkan terkait dengan perkara korupsi, maka orang tersebut secara moral seharusnya mundur dari pencalegan.

"Kalau statusnya masih terkait saksi dan belum ada keputusan inkracht, maka belum terkena pengguguran menjadi caleg Demokrat," sanggah Ketua DPP PD Teuku Riefky Harsya yang juga hadir pada jumpa pers tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%