Minggu, 05/05/2013 14:45 WIB

Bakal Caleg yang Dikaitkan Kasus Korupsi Diminta Mundur

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mendata bakal caleg yang tersangkut atau pernah disebut-sebut terkait pidana korupsi. Hasilnya, Partai Demokrat memiliki bakal caleg terbanyak yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Data ini dianalisis dari daftar nama caleg yang pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi, baik di tingkat lokasl maupun di tingkat nasional," kata Direktur LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Minggu (5/4/2013).

Berikut adalah persentase caleg bermasalah dengan korupsi di 12 parpol peserta Pemilu 2014.

1. Partai Demokrat (14,7 persen)
2. Partai Golkar (8,7 persen)
3. PDIP (7,1 persen)
4. PKB (5,7 persen)
5. PBB (5,1 persen)
6. PKS (5,0 persen)
7. PAN (4,5 persen)
8. PPP (4,0 persen)
9. Partai Gerindra (3,0 persen)
10. Partai Hanura (1,4 persen)
11. PKPI (0,1 persen)
12. Partai NasDem: 0,1 persen

Boni menyatakan, meski UU mengatur seseorang yang belum pernah dihukum lebih dari lima tahun boleh menjadi caleg, namun jika seorang tokoh sudah ramai diperbincangkan terkait dengan perkara korupsi, maka orang tersebut secara moral seharusnya mundur dari pencalegan.

"Kalau statusnya masih terkait saksi dan belum ada keputusan inkracht, maka belum terkena pengguguran menjadi caleg Demokrat," sanggah Ketua DPP PD Teuku Riefky Harsya yang juga hadir pada jumpa pers tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%