Detik.com News
Detik.com

Minggu, 05/05/2013 14:45 WIB

Bakal Caleg yang Dikaitkan Kasus Korupsi Diminta Mundur

Danu Damarjati - detikNews
Bakal Caleg yang Dikaitkan Kasus Korupsi Diminta Mundur
Jakarta - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mendata bakal caleg yang tersangkut atau pernah disebut-sebut terkait pidana korupsi. Hasilnya, Partai Demokrat memiliki bakal caleg terbanyak yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Data ini dianalisis dari daftar nama caleg yang pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi, baik di tingkat lokasl maupun di tingkat nasional," kata Direktur LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Minggu (5/4/2013).

Berikut adalah persentase caleg bermasalah dengan korupsi di 12 parpol peserta Pemilu 2014.

1. Partai Demokrat (14,7 persen)
2. Partai Golkar (8,7 persen)
3. PDIP (7,1 persen)
4. PKB (5,7 persen)
5. PBB (5,1 persen)
6. PKS (5,0 persen)
7. PAN (4,5 persen)
8. PPP (4,0 persen)
9. Partai Gerindra (3,0 persen)
10. Partai Hanura (1,4 persen)
11. PKPI (0,1 persen)
12. Partai NasDem: 0,1 persen

Boni menyatakan, meski UU mengatur seseorang yang belum pernah dihukum lebih dari lima tahun boleh menjadi caleg, namun jika seorang tokoh sudah ramai diperbincangkan terkait dengan perkara korupsi, maka orang tersebut secara moral seharusnya mundur dari pencalegan.

"Kalau statusnya masih terkait saksi dan belum ada keputusan inkracht, maka belum terkena pengguguran menjadi caleg Demokrat," sanggah Ketua DPP PD Teuku Riefky Harsya yang juga hadir pada jumpa pers tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%