Minggu, 05/05/2013 14:45 WIB

Bakal Caleg yang Dikaitkan Kasus Korupsi Diminta Mundur

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mendata bakal caleg yang tersangkut atau pernah disebut-sebut terkait pidana korupsi. Hasilnya, Partai Demokrat memiliki bakal caleg terbanyak yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Data ini dianalisis dari daftar nama caleg yang pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi, baik di tingkat lokasl maupun di tingkat nasional," kata Direktur LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Minggu (5/4/2013).

Berikut adalah persentase caleg bermasalah dengan korupsi di 12 parpol peserta Pemilu 2014.

1. Partai Demokrat (14,7 persen)
2. Partai Golkar (8,7 persen)
3. PDIP (7,1 persen)
4. PKB (5,7 persen)
5. PBB (5,1 persen)
6. PKS (5,0 persen)
7. PAN (4,5 persen)
8. PPP (4,0 persen)
9. Partai Gerindra (3,0 persen)
10. Partai Hanura (1,4 persen)
11. PKPI (0,1 persen)
12. Partai NasDem: 0,1 persen

Boni menyatakan, meski UU mengatur seseorang yang belum pernah dihukum lebih dari lima tahun boleh menjadi caleg, namun jika seorang tokoh sudah ramai diperbincangkan terkait dengan perkara korupsi, maka orang tersebut secara moral seharusnya mundur dari pencalegan.

"Kalau statusnya masih terkait saksi dan belum ada keputusan inkracht, maka belum terkena pengguguran menjadi caleg Demokrat," sanggah Ketua DPP PD Teuku Riefky Harsya yang juga hadir pada jumpa pers tersebut.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%