detikcom
Minggu, 05/05/2013 13:52 WIB

Parpol Harus Tawarkan Capres Alternatif, Jangan Muka Lama!

Ferdinan - detikNews
foto: detiksurabaya
Jakarta - Partai politik harus berani mengajukan tokoh alternatif sebagai calon presiden 2014 bukan tokoh 'wajah lama'. Parpol harus berani menerapkan sistem konvensi untuk melibatkan publik memilih bakal capres yang akan diusung.

"Seharusnya ini jadi pekerjaan bagi parpol, jangan sampai itu-itu lagi 'menunya'," kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam rilis hasil survei bertajuk Mencari Kandidat Alternatif 2014: 10 Figur Potensial dari Daerah di Hotel Morrissey, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2013).

Parpol wajib melakukan rekrutmen bakan capres dengan cara terbuka dan demokratis. Ini penting agar bakal capres yang diusung sudah memiliki dukungan dari masyarakat.

"Tokoh-tokoh daerah juga diberikan akses untuk menjadi pemimpin. Diwajibkan parpol merekrut pasangan calon secara tidak tertutup," ujar Irman.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda menambahkan, sistem konvensi tepat dilakukan untuk menjaring bakal capres yang kompeten dan mendapat dukungan masyarakat.

"Berharap kesadaran partai, ada revisi UU Pilpres, parpol wajib dipaksa konvensi melibatkan publik dalam tahapan seleksi," tuturnya.

Hasil survei Pol-Tracking Institue mengadakan survei terkait tokoh daerah yang potensial menjadi capres. Para tokoh dinilai dari sepuluh aspek yang mencakup kompetensi dan akseptabilitas.

Berikut skor total 10 figur terbaik hasil survei Pol-Tracking Institute:

1. Jokowi (82,54 persen)
2. Tri Rismaharini/Walkot Surabaya (76,33)
3. Fadel Muhammad/Eks Gubernur Gorontalo (70,38)
4. Syahrul Yasin Limpo/ Gubernur Sulsel (70,31)
5. Isran Noor/Bupati Kutai Timur (70,14)
6. Gamawan Fauzi/Eks Gubernur Sumbar (70,01)
7. Agustin Teras Narang/Gubernur Kalteng (69,93)
8. Herry Zudianto/Wali Kota Yogyakarta (69,78)
9. Sinyo Harry Sarundajang/Gubernur Sulut (68,39)
10. Djarot Syaiful Hidayat/Wali Kota Blitar (68,38)


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%