Minggu, 05/05/2013 09:45 WIB

Perbudakan di Pabrik Kuali Tangerang, Komnas HAM: Awalnya Tidak Masuk Akal

Andri Haryanto - detikNews
foto didapatkan dari komisioner Komnas HAM Siane Indriani
Tangerang - Pengungkapan dugaan praktik perbudakan di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, membuat geger. Komnas HAM yang semula menerima laporan tersebut semula menganggap praktik tersebut mustahil ada di zaman seperti sekarang. Tak disangka, praktik tersebut nyata adanya.

"Antara percaya dan tidak percaya, di zaman seperti ini masih ada praktik seperti itu, bagi kita awalnya ini enggak masuk akal, kok masih ada penyiksaan dan perbudakan," ujar Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (5/5/2013) dini hari.

Komnas HAM yang menerima aduan dari lurah di Lampung bersama dua korban penyekapan yang dilakukan bos pabrik kuali, langsung berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya guna melakukan penggerebekan sebagai tindaklanjut laporan korban.

Penggerebakan, kata Siane, dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini menginggat kondisi korban yang masih menyimpan ketakutan karena melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan pengusaha kuali.

Komnas, kata Siane, berupaya memperjuangkan upah puluhan buruh yang tidak dibayarkan pengusaha yang mempekerjakannya. "Bagaimanapun korban berhak mendapat haknya dan ini diupayakan harus segera diproses," ujar Siane.

Siane mempertanyakan setelah sekian lama pabrik tersebut berdiri baru kali ini terungkap adanya dugaan praktik perbudakan. "Aparat, lurah setempat apa engga bisa melihat adanya aktivitas itu?" tanya Siane.

Selama kurang lebih tiga bulan, para buruh itu disekap oleh majikannya, disiksa dan tak dibayar. Mereka takut untuk melarikan diri karena takut oleh ancaman dari pihak pengusaha dan centeng-centengnya.

Praktek 'perbudakan' di pabrik kuali tersebut terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik itu berhasil melarikan diri. Andi Gunawan (20) dan Junaidi (22) kabur setelah 3 bulan dipekerjakan dengan tidak layak.

"Pada 2 Mei 2013, Komnas HAM mendapat laporan "praktek perbudakan" dari dua pemuda yang berasal dari Lampung Utara. Mereka diajak bekerja ke Tangerang oleh orang yang tidak dikenal sebelumnya. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan di perusahaan dengan gaji Rp 700 ribu per bulan," ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, kemarin.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%