detikcom
Minggu, 05/05/2013 08:45 WIB

Perbudakan di Tangerang, Komnas HAM: Kasus Ini Menampar Wajah Menakertrans

Andri Haryanto - detikNews
foto: Komnas HAM/Siane Indriani
Jakarta - Praktik dugaan perbudakan yang terjadi di sebuah pabrik kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, sontak membuat geger. Kasus yang ada tidak jauh dari pusat kekuasaan pemerintah ini seolah menampar wajah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Saya speechless, sangat menyesalkan dan dengan kasus ini seolah menampar wajah Menaker sendiri," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (5/5/2014) dini hari.

Praktik yang dinilai tidak manusiawi ini, ujar Siane, terjadi di tengah masyarakat modern. Terlebih lagi lokasi kejadian tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan, dimana seharusnya para pengawas ketenagakerjaan mengetahui adanya praktik di pabrik kuali.

"Ini menampar muka para birokrat. Seharusnya Kemenakertrans tahu dengan adanya kasus seperti ini dan bisa mendeteksi sejak dini," katanya.

"Saya melihat ada kejanggalan dan kesengajaan, seolah-olah mereka menutup mata atas kasus human trafficking dn kerja paksa yang sangat memilukan terjadi di Tangerang yang tidak jauh dari ibu kota," imbuh Siane.

Berdasarkan pemantauan Siane di lapangan dari wawancara berbagai korban, rata-rata para pekerja yang disekap dan dipaksa bekerja secara tidak layak itu berpendidikan rendah. Mereka diiming-imingi calo pekerja untuk bekerja di Tangerang dengan gaji Rp 700 ribu sebulan. Namun kenyataannya, para pekerja tersebut diperlakukan tidak manusiawi.

Saat penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya dibantu Polresta Tangerang, para buruh mengenakan pakaian yang sudah tidak layak, serta kondisi badan buruh nampak tidak sehat dan juga tidak terawat, rambut coklat, kelopak mata gelap, berpenyakit kulit seperti kurap dan gatal-gatal.

"Polisi harus mengungkap sudah berapa lama pabrik tersebut beroperasi dan apakah ada korban sebelum pengungkapan yang sekarang," ujarnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%