detikcom

Minggu, 05/05/2013 08:45 WIB

Perbudakan di Tangerang, Komnas HAM: Kasus Ini Menampar Wajah Menakertrans

Andri Haryanto - detikNews
foto: Komnas HAM/Siane Indriani
Jakarta - Praktik dugaan perbudakan yang terjadi di sebuah pabrik kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, sontak membuat geger. Kasus yang ada tidak jauh dari pusat kekuasaan pemerintah ini seolah menampar wajah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Saya speechless, sangat menyesalkan dan dengan kasus ini seolah menampar wajah Menaker sendiri," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (5/5/2014) dini hari.

Praktik yang dinilai tidak manusiawi ini, ujar Siane, terjadi di tengah masyarakat modern. Terlebih lagi lokasi kejadian tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan, dimana seharusnya para pengawas ketenagakerjaan mengetahui adanya praktik di pabrik kuali.

"Ini menampar muka para birokrat. Seharusnya Kemenakertrans tahu dengan adanya kasus seperti ini dan bisa mendeteksi sejak dini," katanya.

"Saya melihat ada kejanggalan dan kesengajaan, seolah-olah mereka menutup mata atas kasus human trafficking dn kerja paksa yang sangat memilukan terjadi di Tangerang yang tidak jauh dari ibu kota," imbuh Siane.

Berdasarkan pemantauan Siane di lapangan dari wawancara berbagai korban, rata-rata para pekerja yang disekap dan dipaksa bekerja secara tidak layak itu berpendidikan rendah. Mereka diiming-imingi calo pekerja untuk bekerja di Tangerang dengan gaji Rp 700 ribu sebulan. Namun kenyataannya, para pekerja tersebut diperlakukan tidak manusiawi.

Saat penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya dibantu Polresta Tangerang, para buruh mengenakan pakaian yang sudah tidak layak, serta kondisi badan buruh nampak tidak sehat dan juga tidak terawat, rambut coklat, kelopak mata gelap, berpenyakit kulit seperti kurap dan gatal-gatal.

"Polisi harus mengungkap sudah berapa lama pabrik tersebut beroperasi dan apakah ada korban sebelum pengungkapan yang sekarang," ujarnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%