Minggu, 05/05/2013 01:03 WIB

Praktik Perbudakan di Tangerang, PKS: Telusuri Dugaan Keterlibatan Aparat!

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Indra, menilai perlakuan pengusaha kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, sungguh biadab. Baru terungkapnya praktik perbudakan tersebut membuat kecurigaan adanya dugaan main mata aparat dan perangkat desa dengan pengusaha.

"Harus ditelusuri adanya kemungkinan oknum-oknum aparat atau perangkat pemerintahan yang membekingi perbudakan ini. Menurut saya, tanpa beking rasanya kasus ini harusnya sudah terungkap sejak jauh-jauh hari," tegas Indra dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (4/5/2013).

Perbuatan pengusaha pabrik kuali yang menyekap, menyiksa, mengintimidasi, serta memperlakukan laiknya budak kepada para pekerjanya, terang Indra, jelas memenuhi unsur pidana, utamanya pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan orang seperti yang tercantum di pasal 333 KUH Pidana, serta pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan.

"Selain itu, pengusaha tersebut patut diduga juga telah melakukan pelanggaran HAM, seperti yang diatur dalam UU 39/1999 dan tentunya melanggar banyak hal yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, baik dalam aspek pidana ketenagakerjaan maupun pelanggaran administrasi ketegakerjaan," jelas Indra.

Belajar dari kasus perbudakan di Tangerang, merupakan bukti nyata lalainya negara dalam memberikan perlindungan kepada para buruh. Apabila Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenagakerja tidak lalai dan menjalankan tugasnya secara baik, ujar Indra, terutama dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, maka perbudakan seperti yang terjadi di Tangerang tidak akan terjadi.

"Setidak-tidaknya dapat dideteksi secara dini. Waktu penyekapan 3 bulan merupakan waktu yang cukup panjang dan lama. Jadi para pengawas ketenagakerjaan pada kemana dan ngapain saja selama ini?" tanya Indra.

Dia meminta Kemenakertrans melakukan evaluasi dan menjadikan kasus ini perhatian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

"Sangat mungkin kasus serupa terjadi di tempat lain. Oleh karena itu harus ada kemauan dan kesungguhan dalam melakukan sidak ke lapangan, evaluasi berkala dan penindakan kepada setiap praktek pelanggaran ketenagakerjaan baik berupa perbudakan seperti yang terjadi di pabrik kuali maupun praktik-praktik penyimpangan lainnya seperti penyimpangan praktek outsourcing, sistem kontrak, intimidasi kebebasan serikat, upah murah, dan PHK sepihak," tegasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/edo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%