detikcom

Jumat, 03/05/2013 10:46 WIB

Wali Kota Medan Jalani Sidang Perdana, Didakwa Korupsi Rp 1,5 M

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan - Wali Kota Medan Rahudman Harahap mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (3/5/2013). Dia didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 1,5 miliar saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Sidang tersebut berlangsung di ruang Cakra 1, gedung Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan. Bertindak sebagai hakim dalam kasus ini, yakni Sugianto, SB Hutagalung dan Jauhari. Sementara jaksa yakni Polim Siregar, Dwi Aries Sudarto, Albert Pangaribuan, Marcos Simaremare, dan Sapta.

Sidang itu berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB. Mengenakan kemeja warna putih dan celana warna gelap, Rahudman duduk tenang mendengarkan dakwaan.

Dalam dakwaan, jaksa menyatakan terdakwa Rahudman selaku Sekda Tapsel bersama Amrin Tambunan selaku pemegang kas pada Pemerintah Kabupaten Tapsel, pada 14 Desember 2005 atau antara tahun 2004 hingga 2005 melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Terdakwa dianggap bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPPAD) sebesar Rp 1,5 miliar.

Akibat tindakannya tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian. Atas dasar itu, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) junto 3 junto 9, UU RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Setelah dakwaan dibacakan, hakim kemudian menunda sidang. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (14/5/2013) untuk dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Usai sidang Rahudman tidak bersedia memberikan keterangan.

"Silakan ke pengacara saya saja," kata Rahudman dari dalam mobil Innova yang membawanya pergi meninggalkan gedung pengadilan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%