detikcom
Kamis, 02/05/2013 20:59 WIB

Dana PKH Terus Ditambah, Data Penerima Harus Makin Valid

Luhur Hertanto - detikNews
Mensos Salim Segaf
Manado - Sejak diluncurkan pada 2007, tiap tahun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), terus pemerintah tingkatkan. Agar pemanfaatannya kian tepat sasaran, basis data di daerah harus terus diperbaharui dan divalidasi.

Demikian ditekankan oleh Mensos Salim Segaf Al Juffri ke pejabat Dinas Sosial Pemda I dan II se- Papua, Sulawesi dan Maluku. peserta Rakornas PKH wilayah III. Acara digelar di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (2/5/2013), malam.

"Peningkatan anggaran PKH harus disertai basis data yang kuat nama dan alamat, terintegrasi dengan. provider layanan pendidikan dan kesehatan," kata Salim.

"Gunakan sistem IT terbaru dan sulit direkayasa," sambungnya.

Tahun ini pemerintah anggarkan Rp 2,8 triliun dengan sasaran 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlahnya untuk 2014 naik menjadi Rp 5,5 triliun untuk 3,2 juta RTSM.

Maka setiap RTSM akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perlengkapan balita.

"RTSM penerima jangan mudah terayu pihak yang sesumbar bisa permudah menerima bantuan," wanti menteri dari PKS ini.

Sebagai contoh suksesnya PKH, mensos menunjukkan Brazil. Sejak dimulai 2003, jumlah RTSM pada 2009 berkurang amat signifikan.

"Keberhasilan adalah memutus rantai kemiskinan. Para orang tua penerima PKH mampu memberi pendidikan dan kesehatan lebih baik bagi anaknya. Status sosial meningkat sebab terbedayakan dan ada perubahan perilaku," papar Salim.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lh/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%