detikcom
Kamis, 02/05/2013 20:59 WIB

Dana PKH Terus Ditambah, Data Penerima Harus Makin Valid

Luhur Hertanto - detikNews
Mensos Salim Segaf
Manado - Sejak diluncurkan pada 2007, tiap tahun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), terus pemerintah tingkatkan. Agar pemanfaatannya kian tepat sasaran, basis data di daerah harus terus diperbaharui dan divalidasi.

Demikian ditekankan oleh Mensos Salim Segaf Al Juffri ke pejabat Dinas Sosial Pemda I dan II se- Papua, Sulawesi dan Maluku. peserta Rakornas PKH wilayah III. Acara digelar di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (2/5/2013), malam.

"Peningkatan anggaran PKH harus disertai basis data yang kuat nama dan alamat, terintegrasi dengan. provider layanan pendidikan dan kesehatan," kata Salim.

"Gunakan sistem IT terbaru dan sulit direkayasa," sambungnya.

Tahun ini pemerintah anggarkan Rp 2,8 triliun dengan sasaran 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlahnya untuk 2014 naik menjadi Rp 5,5 triliun untuk 3,2 juta RTSM.

Maka setiap RTSM akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perlengkapan balita.

"RTSM penerima jangan mudah terayu pihak yang sesumbar bisa permudah menerima bantuan," wanti menteri dari PKS ini.

Sebagai contoh suksesnya PKH, mensos menunjukkan Brazil. Sejak dimulai 2003, jumlah RTSM pada 2009 berkurang amat signifikan.

"Keberhasilan adalah memutus rantai kemiskinan. Para orang tua penerima PKH mampu memberi pendidikan dan kesehatan lebih baik bagi anaknya. Status sosial meningkat sebab terbedayakan dan ada perubahan perilaku," papar Salim.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%