Detik.com News
Detik.com
Kamis, 02/05/2013 20:59 WIB

Dana PKH Terus Ditambah, Data Penerima Harus Makin Valid

Luhur Hertanto - detikNews
Dana PKH Terus Ditambah, Data Penerima Harus Makin Valid Mensos Salim Segaf
Manado - Sejak diluncurkan pada 2007, tiap tahun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), terus pemerintah tingkatkan. Agar pemanfaatannya kian tepat sasaran, basis data di daerah harus terus diperbaharui dan divalidasi.

Demikian ditekankan oleh Mensos Salim Segaf Al Juffri ke pejabat Dinas Sosial Pemda I dan II se- Papua, Sulawesi dan Maluku. peserta Rakornas PKH wilayah III. Acara digelar di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (2/5/2013), malam.

"Peningkatan anggaran PKH harus disertai basis data yang kuat nama dan alamat, terintegrasi dengan. provider layanan pendidikan dan kesehatan," kata Salim.

"Gunakan sistem IT terbaru dan sulit direkayasa," sambungnya.

Tahun ini pemerintah anggarkan Rp 2,8 triliun dengan sasaran 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlahnya untuk 2014 naik menjadi Rp 5,5 triliun untuk 3,2 juta RTSM.

Maka setiap RTSM akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perlengkapan balita.

"RTSM penerima jangan mudah terayu pihak yang sesumbar bisa permudah menerima bantuan," wanti menteri dari PKS ini.

Sebagai contoh suksesnya PKH, mensos menunjukkan Brazil. Sejak dimulai 2003, jumlah RTSM pada 2009 berkurang amat signifikan.

"Keberhasilan adalah memutus rantai kemiskinan. Para orang tua penerima PKH mampu memberi pendidikan dan kesehatan lebih baik bagi anaknya. Status sosial meningkat sebab terbedayakan dan ada perubahan perilaku," papar Salim.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%