detikcom
Kamis, 02/05/2013 19:56 WIB

Mabes Polri Gulung Bandar Judi Online Beromzet Miliaran di Medan

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menangkap bandar judi online di Medan, Sumut. Diduga pelaku sudah beroperasi lebih dari setahun. Omzet yang dihasilkan pun mencapai miliaran rupiah.

"Telah dilakukan penindakan pengelola judi onlien terhadap pemilik website okebet di Jl Bhayangkara Komplek Krakatau Point C 3 Medan Sumatera Utara," kata Direksus Mabes Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).

Para pelaku dibekuk oleh Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri pada Rabu (1/5) pukul 21.00 WIB. "Tersangka yang ditangkap dua orang atas nama Yohanes (26) dan Feri (25) sebagai operator," terangnya.

Tim Polri juga mengamankan 4 orang saksi di lokasi atas nama Surianto, Michael, Suwandi, dan Natalia. Sejumlah barang bukti disita dari tangan pelaku.

Mereka membuka perjudian online dengan membuka rekening. Para pemain diminta menyetor uang ke rekening itu sebagai jaminan. "Barang bukti yang disita 3 unit komputer, 1 laptop, token, HP, iPad, modem," imbunya.

Para tersangka sudah diamankan di Bareskrim Polri sedang para saksi masih diperiksa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%