Detik.com News
Detik.com
Kamis, 02/05/2013 18:57 WIB

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Parkir Bandara Ngurah Rai

Salmah Muslimah - detikNews
Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Parkir Bandara Ngurah Rai
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Bandara Ngrurah Rai, Bali. Mereka merupakan karyawan PT. Penata Sarana Parkir Bali (PT. PSB).

"Tersangka CS, MBA selaku Direktur Utama, IB selaku General Manager, MM selaku Manager Operasional dan RJS selaku Staf Administrasi di PT. PSB," kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Kamis, (2/5/2013).

Untung mengatakan perbuatan tersebut diduga dilakukan saat pelaksanaan pengelolaan parkir di bandara Ngurah Rai Bali. PT Angkasa Pura menunjuk PT PSB mengelola parkir bersistem komputerisasi. Mereka merekayasa sistem untuk pelaporan pendapatan parkir periode Oktober 2008 sampai Desember 2011 dan merugikan negara sebesar Rp 20.8 miliar.

"Memanipulasi jumlah penduduk yang masuk, mengurangi lamanya waktu pengunjung yang keluar dengan memanfaatkan sistem komputerisasi," ucap Untung.

Untung menambahkan, saat ini tim penyidik telah memeriksa 23 saksi dan 2 orang ahli IT Audit Quick Assesment perusahaan konsultan dan BPKP.

"Telah disita 23 item surat, bangunan kantor, rumah hingga lahan senilai Rp 15 miliar," ujar Untung.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%