Kamis, 02/05/2013 18:57 WIB

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Parkir Bandara Ngurah Rai

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Bandara Ngrurah Rai, Bali. Mereka merupakan karyawan PT. Penata Sarana Parkir Bali (PT. PSB).

"Tersangka CS, MBA selaku Direktur Utama, IB selaku General Manager, MM selaku Manager Operasional dan RJS selaku Staf Administrasi di PT. PSB," kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Kamis, (2/5/2013).

Untung mengatakan perbuatan tersebut diduga dilakukan saat pelaksanaan pengelolaan parkir di bandara Ngurah Rai Bali. PT Angkasa Pura menunjuk PT PSB mengelola parkir bersistem komputerisasi. Mereka merekayasa sistem untuk pelaporan pendapatan parkir periode Oktober 2008 sampai Desember 2011 dan merugikan negara sebesar Rp 20.8 miliar.

"Memanipulasi jumlah penduduk yang masuk, mengurangi lamanya waktu pengunjung yang keluar dengan memanfaatkan sistem komputerisasi," ucap Untung.

Untung menambahkan, saat ini tim penyidik telah memeriksa 23 saksi dan 2 orang ahli IT Audit Quick Assesment perusahaan konsultan dan BPKP.

"Telah disita 23 item surat, bangunan kantor, rumah hingga lahan senilai Rp 15 miliar," ujar Untung.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%