detikcom
Kamis, 02/05/2013 16:05 WIB

Polri Periksa 17 Anggota Polres & Polsek Soal Bentrok di Musi Rawas

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menurunkan tim Irwasum dan Propam guna menyelidiki tewasnya empat warga Musi Rawas dalam bentrok pada Senin (29/4) lalu. Hingga saat ini telah diperiksa 17 anggota dari Polres dan Polsek.

"Langkah-langkah investigasi internal berkaitan ada dugaan penyimpangan atau tidak yang dilakukan oleh petugas yang bertugas pengamanan unjuk rasa sedang berjalan," kata Karo Penmas Brigjen Boy Rafli Amar usai diskusi di Galleri Kafe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Kamis (2/4/2013).

"Sepengetahuan saya sekitar 17 anggota yang diperiksa. Mungkin bertambah hari ini ada dari Polsek dan Polres," lanjutnya.

Menurut Boy, Irwasum Polri bersama Kadiv Propam yang melakukan pemeriksaan sampai hari ini masih berada di Musi Rawas Sulawesi Selatan.

"Untuk pemblokiran jalan sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan bisa segera kita pulihkan kondisi," ucapnya.

Tak hanya itu, atas insiden yang menewaskan empat orang itu, Polda Sulawesi Selatan telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

"Untuk pemberian santunan kepada keluarga korban dilakukan oleh Polda," kata Boy.

Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah di Musi Rawas Sulawesi Selatan, berakhir dengan bentrokan. Empat orang dinyatakan tewas dan enam polisi terluka.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%