detikcom

Kamis, 02/05/2013 13:46 WIB

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Arief Hidayat (dok.detikcom)
Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief Hidayat berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Berikut wawancara detikcom dengan Arief yang juga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/4/2013):

Beberapa waktu lalu ada pengusaha Surabaya yang dihukum 1 tahun. Apa dengan pasal itu akan banyak pengusaha yang bisa dihukum karena tidak memenuhi upah minimum regional (UMP)?

Yaaaa, mustinya apakah itu bisa kena pidana? Perjanjian itu kan aspek perdata, kalau tidak dipenuhi kan ya gugatan perdata, bukan pidana. Kalau hubungan perburuhan itu hubungan perdata.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ini harus kita lihat, yang namanya UMR itu harus dipatuhi dan itu memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha. Lha kalau misalnya ada upaya-upaya pengusaha untuk membayar di bawah UMR itu berarti harus ada pengawasan dari pemerintah. Apakah UMR itu dipenuhi.

Tapi bukan aspek pidana, saya melihatnya ke situ.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close