detikcom
Kamis, 02/05/2013 13:46 WIB

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Arief Hidayat (dok.detikcom)
Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief Hidayat berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Berikut wawancara detikcom dengan Arief yang juga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/4/2013):

Beberapa waktu lalu ada pengusaha Surabaya yang dihukum 1 tahun. Apa dengan pasal itu akan banyak pengusaha yang bisa dihukum karena tidak memenuhi upah minimum regional (UMP)?

Yaaaa, mustinya apakah itu bisa kena pidana? Perjanjian itu kan aspek perdata, kalau tidak dipenuhi kan ya gugatan perdata, bukan pidana. Kalau hubungan perburuhan itu hubungan perdata.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ini harus kita lihat, yang namanya UMR itu harus dipatuhi dan itu memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha. Lha kalau misalnya ada upaya-upaya pengusaha untuk membayar di bawah UMR itu berarti harus ada pengawasan dari pemerintah. Apakah UMR itu dipenuhi.

Tapi bukan aspek pidana, saya melihatnya ke situ.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%