detikcom
Kamis, 02/05/2013 13:46 WIB

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Arief Hidayat (dok.detikcom)
Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief Hidayat berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Berikut wawancara detikcom dengan Arief yang juga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/4/2013):

Beberapa waktu lalu ada pengusaha Surabaya yang dihukum 1 tahun. Apa dengan pasal itu akan banyak pengusaha yang bisa dihukum karena tidak memenuhi upah minimum regional (UMP)?

Yaaaa, mustinya apakah itu bisa kena pidana? Perjanjian itu kan aspek perdata, kalau tidak dipenuhi kan ya gugatan perdata, bukan pidana. Kalau hubungan perburuhan itu hubungan perdata.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ini harus kita lihat, yang namanya UMR itu harus dipatuhi dan itu memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha. Lha kalau misalnya ada upaya-upaya pengusaha untuk membayar di bawah UMR itu berarti harus ada pengawasan dari pemerintah. Apakah UMR itu dipenuhi.

Tapi bukan aspek pidana, saya melihatnya ke situ.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%