Detik.com News
Detik.com
Kamis, 02/05/2013 13:46 WIB

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana Arief Hidayat (dok.detikcom)
Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief Hidayat berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Berikut wawancara detikcom dengan Arief yang juga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/4/2013):

Beberapa waktu lalu ada pengusaha Surabaya yang dihukum 1 tahun. Apa dengan pasal itu akan banyak pengusaha yang bisa dihukum karena tidak memenuhi upah minimum regional (UMP)?

Yaaaa, mustinya apakah itu bisa kena pidana? Perjanjian itu kan aspek perdata, kalau tidak dipenuhi kan ya gugatan perdata, bukan pidana. Kalau hubungan perburuhan itu hubungan perdata.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ini harus kita lihat, yang namanya UMR itu harus dipatuhi dan itu memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha. Lha kalau misalnya ada upaya-upaya pengusaha untuk membayar di bawah UMR itu berarti harus ada pengawasan dari pemerintah. Apakah UMR itu dipenuhi.

Tapi bukan aspek pidana, saya melihatnya ke situ.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%