Detik.com News
Detik.com

Kamis, 02/05/2013 13:07 WIB

Hari ke-199 Jokowi

Jokowi Siap Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas

Ray Jordan - detikNews
 Jokowi Siap Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas
Jakarta - Parkir liar yang menghiasi sepanjang kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, bakal 'dilenyapkan'. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menawarkan solusi parkir bawah tanah di Lapangan IRTI, Monas.

Parkir liar menjadi salah satu topik bahasan saat Jokowi menerima kunjungan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji. Budi mengeluhkan maraknya parkir liar di sekitar kantor Lemhannas dan Balaikota itu.

"Solusinya, tahun depan kita akan mulai bangun parkir dalam tanah. Ini di depan kita, di lapangan IRTI (Monas). Jadi nanti semuanya akan di dalam, nggak ada lagi yang di atas tanah," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Ia mengatakan parkir bawah tanah itu bakal digarap oleh Pemprov DKI Jakarta. Dana pembangunan diambil dari kantong APBD DKI Jakarta. "Kalau nggak salah nanti lewat Dinas PU, mungkin," ujar dia.

"Jadi tahun ini, baru perencanaan. ya tahun depan pelaksanaannya," kata Jokowi yang mengenakan seragam Korpri warna biru itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%