Kamis, 02/05/2013 11:47 WIB

Dana Bos Belum Cair, Guru Madrasah di Sidoarjo Belum Terima Gaji

Brury Susanto - detikNews
Foto : Suparno
Sidoarjo - Hari Pendidikan Nasional juga diperingati ratusan guru bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah di bawah naungan Ma'arif. Namun, para guru ini memperingatinya dengan melakukan aksi unjukrasa menuntut gaji yang belum cair.

Aksi para guru ini digelar di depan gedung Rohmatul Ummah, Jalan Mongonsidi, Bluru Sidoarjo Kamis (2/5/2013).

Selain itu, para guru juga melakukan aksi tanda tangan di atas kain sepanjang 20 meter yang dibentangkan di pinggir jalan, dan menggelar doa bersama. Serta menuliskan tuntutan dan kecaman terhadap Kemenag.

"Kami minta agar dana BOS itu segera dicairkan. Karena, sampai sekarang ini guru Madrasah khususnya di Sidoarjo hingga kini belum menerima gaji," kata Wahyudin Zuhri, Ketua Kelompok MTS se-Kabupaten Sidoarjo wartawan.

Wahyudin Zuhri menjelaskan, cairan dana BOS yang sebagaian merupakan untuk membayar gaji guru tidak tetap, sudah mengalami keterlambatan hampir 3 bulan. Karena, pencairan yang harus dilakukan dua kali itu hingga memasuki bulan Mei sekarang belum diberikan kepada guru tidak tetap.

"Pencairan itu seharusnya awal bulan Februari. Yang kemudian pada bulan April anggaran dana BOS untuk membayar gaji guru tidak tetap itu juga harus cair. Tapi, hingga bulan Mei sekarang ini guru masih belum menerima gajinya," tegas Wahyudin Zuhri yang juga menjabat Kepala Sekolah MTs Al-Fudlola Porong.

Selain itu, masih banyak yang dituntut dari para guru tidak tetap dari Madrasah, yakni tunjangan profesi pendidik (TPP) serta inpassing. Yang merupakan penyetaraan kepangkatan, golongan dan jabatan fungsional guru bukan PNS. Tujuannya untuk tertib admintrasi, pemetaan guru dan kepastian tunjangan guru.

Hal itu berdasarkan Permendiknas Nomor 22/2010 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 47/ 2007 tentang penetapan Inpasing jabatan fungsional guru bukan PNS.

"Padahal guru Madrasah yang sudah ber-inpassing itu berdasarkan Permendiknas Nomor 22/2010. Untuk itu tuntutan kita agar segera direalisasikan oleh Kemenag secapatnya," pungkas dia.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%