Kamis, 02/05/2013 10:07 WIB

Vonis Mati Bagi Pembunuh Kejam Sudah Dipertimbangkan Matang

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmat (agung/detikcom)
Jakarta - Hidup Rahmat Awafi (26) kini tinggal menghitung hari. Sebab Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis mati pembunuh ibu dan anak itu dari hukuman sebelumnya 15 tahun penjara.

"Dalam memutus, tentunya majelis hakim sudah mempertimbangkan dengan matang. Ada hal-hal yang memberatkan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan
Mansyur saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/5/2013).

Menurut Ridwan, secara normatif hukuman mati itu masih diakui dalam KUHP Indonesia. Dalam aplikasinya, dijatuhkan kepada terdakwa yang membunuh secara kejam, terencana, sadis atau berkelompok.

"Bisa juga dijatuhkan kepada orang yang seharusnya disayangi seperti membunuh anggota keluarga, suami membunuh ibu dan anak atau membunuh pacar yang hamil," papar Ridwan.

Hukuman mati ini merupakan kewenangan hakim, meski adakalanya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut lebih rendah, sepanjang terdapat dalam pasal yang didakwaan JPU.

"Pertimbangan lain seperti kalau pembunuhan itu meresahkan masyarakat," papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Rahmat membunuh Hertati dan anaknya pada 14 Oktober 2011. Rahmat membunuh karena dimintai tanggung jawab atas kehamilan Hertati. Bukannya mau bertanggung jawab, Rahmat membunuh dengan membekap hingga lemas dan menusuk dengan pisau. Anak Hertati yang melihat pembunuhan itu lalu ikut dihabisi.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
32%
Kontra
68%