detikcom

Kamis, 02/05/2013 10:07 WIB

Vonis Mati Bagi Pembunuh Kejam Sudah Dipertimbangkan Matang

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmat (agung/detikcom)
Jakarta - Hidup Rahmat Awafi (26) kini tinggal menghitung hari. Sebab Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis mati pembunuh ibu dan anak itu dari hukuman sebelumnya 15 tahun penjara.

"Dalam memutus, tentunya majelis hakim sudah mempertimbangkan dengan matang. Ada hal-hal yang memberatkan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan
Mansyur saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/5/2013).

Menurut Ridwan, secara normatif hukuman mati itu masih diakui dalam KUHP Indonesia. Dalam aplikasinya, dijatuhkan kepada terdakwa yang membunuh secara kejam, terencana, sadis atau berkelompok.

"Bisa juga dijatuhkan kepada orang yang seharusnya disayangi seperti membunuh anggota keluarga, suami membunuh ibu dan anak atau membunuh pacar yang hamil," papar Ridwan.

Hukuman mati ini merupakan kewenangan hakim, meski adakalanya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut lebih rendah, sepanjang terdapat dalam pasal yang didakwaan JPU.

"Pertimbangan lain seperti kalau pembunuhan itu meresahkan masyarakat," papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Rahmat membunuh Hertati dan anaknya pada 14 Oktober 2011. Rahmat membunuh karena dimintai tanggung jawab atas kehamilan Hertati. Bukannya mau bertanggung jawab, Rahmat membunuh dengan membekap hingga lemas dan menusuk dengan pisau. Anak Hertati yang melihat pembunuhan itu lalu ikut dihabisi.Next

Halaman 1 2

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
50%
Kontra
50%