detikcom

Rabu, 01/05/2013 19:14 WIB

Alumnus IPB Minta KY Awasi Sidang Bioremediasi Chevron

Rivki - detikNews
Sidang Chevron (ist.)
Jakarta - Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) melaporkan kepada Komisi Yudisial (KY) perkara bioremidasi Chevron dengan terdakwa Ricksy Prematuri. Mereka meminta KY untuk melakukan pengawasan terhadap para majelis hakim dalam perkara tersebut.

Alumni IPB yang melapor diwakili 3 alumni yaitu Ahmad Mukhlis, Odjat Sudrajat dan Andi Irman. Mereka berharap agar KY mengawal proses hukum persidangan tersebut.

"Kamu tergerak mengajukan permohonan ini dengan alasan kemanusiaan karena keadilan milik semua warga negara RI, tidak terkecuali Ricksy Prematury," tulis para 3 alumni IPB tersebut dalam siaran pers kepada detikcom, Senin (1/5/2013).

Para pelapor menganggap terjadi kejanggalan dalam sidang tersebut. Dalam persidangan tersebut, hakim memberi waktu 3,5 bulan untuk menghadirkan 26 saksi ahli. Sedangkan terdakwa hanya diberikan waktu 1 minggu untuk saksi ahli.

"Padahal kasus yang menjadi perkara ini perlu melibatkan saksi ahli yang kompeten," ungkapnya.

Mereka berharap agar KY bisa menyampaikan harapan untuk mewujudkan proses peradilan Indonesia yang lebih dan transparan. Selain Ricky terdapat empat terdakwa lainnya dalam kasus bioremediasi tersebut. Mereka adalah Herlan bin Ompo dan 3 karyawan Chevron yaitu Endah Rumbiyanti, Widodo dan Kukuh Kertasafari.

Dalam persidangan Ricksy, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 12 tahun. Sedangkan Herlan bin Ompo selama 15 tahun.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%