Rabu, 01/05/2013 17:33 WIB

May Day, Sesama Buruh Berebut Logo Organisasi di Pengadilan

Rivki - detikNews
Halaman 1 dari 2
Logo yang diperebutkan (dok.ist)
Jakarta - Ratusan ribu buruh di Indonesia bergabung bersama-sama memperingati Hari Buruh. Tapi siapa sangka, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus), ada 2 pihak buruh yang bertarung sengit memperebutkan logo organisasi mereka.

Kisruh terjadi saat kedua tokoh buruh yaitu Muchtar Pakpahan dan Rekson Silaban memperebutkan logo Konfedarasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Muchtar. Majelis hakim memutuskan Muchtar sebagai pemilik logo resmi KSBI.

"Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian," kata ketua majelis hakim Kasianus Telaumbanua saat membacakan putusan, di PN Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Atas putusan tersebut, majelis membatalkan pendaftaran hak cipta logo KSBSI milik Rekson Silaban yang terdaftar pada 13 Mei 2004. Meski memenangkan Muchtar, majelis tetap menolak tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh penggugat.

Majelis hakim berpendapat Muchtar Pakpahan terbukti selaku pencipta logo KSBSI dan telah mendaftarkan logo tersebut sejak tahun 1999. Sedangkan Rekson, baru mendaftarkan logo yang sama pada tahun 2004.

"Sesuai pasal 1 ayat 2 UU Hak Cipta yang menjelaskan sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi," kata Kasianus dalam pertimbangannya.

Rekson, yang kalah dalam persidangan mengaku menghargai putusan tersebut. Kuasa hukum Rekson Silaban, Daniel Yusmic belum bisa banyak memberikan tanggapannya perihal putusan ini.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%