Rabu, 01/05/2013 17:32 WIB

3 Tentara Inggris Tewas Terkena Bom di Afghanistan

Rita Uli Hutapea - detikNews
London, - Tiga tentara Inggris tewas dalam serangan bom pinggir jalan di Afghanistan. Dengan korban jiwa terbaru ini, berarti sudah enam tentara Inggris yang tewas di Afghanistan tahun ini.

Perdana Menteri Inggris David Cameron menyampaikan berita tersebut kepada stasiun televisi ITV seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/5/2013). Dikatakan Cameron, Inggris telah membayar dengan sangat mahal di Afghanistan.

"Kita telah membayar sangat mahal atas pekerjaan yang kita lakukan di Afghanistan," kata Cameron. "Ini pekerjaan yang penting karena vital bagi negara itu untuk tidak lagi menjadi surga bagi para teroris -- teroris yang bisa mengancam kita di sini, di Inggris," imbuhnya.

Ketiga prajurit Inggris dari batalyon infanteri Royal Highland Fusiliers tersebut tewas ketika kendaraan yang mereka naiki terkena bom di distrik Nahr-e Saraj pada Selasa, 30 April waktu setempat. Saat itu mereka sedang melakukan patroli rutin di Provinsi Helmand.

Keluarga mereka telah diberitahu atas kejadian ini. Untuk sementara nama-nama ketiga tentara tersebut belum dirilis ke publik.

Ini pertama kalinya prajurit-prajurit Inggris tewas akibat bom pinggir jalan sejak September 2012. Sejauh ini belum ada pihak-pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom tersebut. Namun kelompok militan Taliban diketahui kerap menggunakan bom-bom pinggir jalan terhadap pasukan asing dan pasukan Afghanistan.

Dengan kematian tiga tentara ini, berarti total 444 orang prajurit Inggris telah tewas sejak operasi militer di Afghanistan dimulai pada Oktober 2001 silam.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%