detikcom
Rabu, 01/05/2013 10:17 WIB

Ini Alasan Lurah Warakas Tolak Lelang, Jokowi Hancurkan Jenjang Karier

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Sebanyak 139 calon lurah dan camat tidak mengikuti seleksi jabatan. Salah satu lurah yang mangkir dari proses lelang jabatan ini adalah Lurah Warakas Mulyadi. Apakah alasan Mulyadi tidak mengikuti lelang jabatan?

"Ini menghina saya sebagai lurah yang masih definitif," ujar Mulyadi dengan nada agak tinggi, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2013) malam.

Menurut Mulyadi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karir yang sudah berjalan selama ini.

"Kalau yang begini ini menghancurkan senior yang di bawah. Lelang jabatan ini merusak jenjang karir. Gugurkan Pergub lama dulu, ini manusia yang perlu dihargai. Yang bisa dilelang ya barang, inventaris, mobil," ujar Mulyadi.

"Kok hanya yang dilelang lurah dan camat saja, maksudnya apa, kalau mau lelang ya lelang semua PNS," cetusnya.

Mulyadi mengaku ada sekitar 80-an lurah dan camat yang sejalan dengannya tidak mengikuti proses lelang jabatan.

Sementara keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, dari 139 PNS yang tidak ikut uji kompetensi calon lurah dan camat, hanya 6 PNS yang tidak memberikan alasan. Selebihnya absen dengan memberikan alasan kepada Gubernur DKI.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%