Rabu, 01/05/2013 10:17 WIB

Ini Alasan Lurah Warakas Tolak Lelang, Jokowi Hancurkan Jenjang Karier

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Sebanyak 139 calon lurah dan camat tidak mengikuti seleksi jabatan. Salah satu lurah yang mangkir dari proses lelang jabatan ini adalah Lurah Warakas Mulyadi. Apakah alasan Mulyadi tidak mengikuti lelang jabatan?

"Ini menghina saya sebagai lurah yang masih definitif," ujar Mulyadi dengan nada agak tinggi, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2013) malam.

Menurut Mulyadi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karir yang sudah berjalan selama ini.

"Kalau yang begini ini menghancurkan senior yang di bawah. Lelang jabatan ini merusak jenjang karir. Gugurkan Pergub lama dulu, ini manusia yang perlu dihargai. Yang bisa dilelang ya barang, inventaris, mobil," ujar Mulyadi.

"Kok hanya yang dilelang lurah dan camat saja, maksudnya apa, kalau mau lelang ya lelang semua PNS," cetusnya.

Mulyadi mengaku ada sekitar 80-an lurah dan camat yang sejalan dengannya tidak mengikuti proses lelang jabatan.

Sementara keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, dari 139 PNS yang tidak ikut uji kompetensi calon lurah dan camat, hanya 6 PNS yang tidak memberikan alasan. Selebihnya absen dengan memberikan alasan kepada Gubernur DKI.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%