Rabu, 01/05/2013 09:58 WIB

2 Polsek di Musi Rawas Sumsel yang Dibakar Massa Belum Bisa Beroperasi

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Selain empat warga meninggal, bentrok di Musi Rawas Sumsel membuat dua Mapolsek di kabupaten itu hangus dibakar massa. Kini dua Mapolsek itu belum dapat beroperasi.

"Ya karena terbakar, dua polsek itu belum dapat beroperasi," ujar Kabid Humas Polda Sumsel, AKBP Djarot R Padakova, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (1/5/2013).

Dua Mapolsek yang dibakar massa itu adalah Mapolsek Muara Rupit dan Karang Dapo. Djarot mengatakan untuk mendapatkan pelayanan, warga kecamatan Muara Rupit dan Karang Dapo dipersilakan langsung mendatangi Polres Musi Rawas atau polsek-polsek terdekat.

"Silakan langsung ke Polres. Semoga bisa segera dapat beroperasi," kata Djarot.

Sebelumnya pada Senin malam sampai Selasa, terjadi bentrokan warga dengan polisi yang dipicu ketidakpuasan warga karena pemekaran ditolak. Akibatnya, empat warga tewas dalam bentrokan ini.

Dua kantor kepolisian sektor (polsek) di Muara Rupit dan Karang Dapo, berikut sejumlah kendaraan, juga dibakar massa pada Senin malam dan Selasa pagi. Warga juga memblokade jalan lintas timur Sumatera di Kilometer 72 dan sejumlah akses ke desa.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%