Selasa, 30/04/2013 19:09 WIB

Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan, MA: Bagus!

Andi Saputra - detikNews
Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akta kelahiran. Dengan putusan MK ini, maka bagi orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu mengurus hingga ke pengadilan negeri, institusi di bawah MA.

"Itu putusan yang bagus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Selasa (30/4/2013).

Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

"Yang menjadi catatan, Dinas Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam membuat akta kelahiran," ujar Ridwan.

"Bagaimana nasib perkara yang sudah masuk di pengadilan? Apakah besok tetap diputus atau ditolak? Sebab putusan MK berlaku serta merta dan otomatis," tanya detikcom.

"Tetap diadili, tapi pengadilan tidak menerima perkara baru," jawab Ridwan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%