Detik.com News
Detik.com

Selasa, 30/04/2013 19:09 WIB

Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan, MA: Bagus!

Andi Saputra - detikNews
Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan, MA: Bagus! Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akta kelahiran. Dengan putusan MK ini, maka bagi orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu mengurus hingga ke pengadilan negeri, institusi di bawah MA.

"Itu putusan yang bagus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Selasa (30/4/2013).

Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

"Yang menjadi catatan, Dinas Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam membuat akta kelahiran," ujar Ridwan.

"Bagaimana nasib perkara yang sudah masuk di pengadilan? Apakah besok tetap diputus atau ditolak? Sebab putusan MK berlaku serta merta dan otomatis," tanya detikcom.

"Tetap diadili, tapi pengadilan tidak menerima perkara baru," jawab Ridwan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%