detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 20:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 30/04/2013 19:09 WIB

Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan, MA: Bagus!

Andi Saputra - detikNews
Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akta kelahiran. Dengan putusan MK ini, maka bagi orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu mengurus hingga ke pengadilan negeri, institusi di bawah MA.

"Itu putusan yang bagus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Selasa (30/4/2013).

Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

"Yang menjadi catatan, Dinas Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam membuat akta kelahiran," ujar Ridwan.

"Bagaimana nasib perkara yang sudah masuk di pengadilan? Apakah besok tetap diputus atau ditolak? Sebab putusan MK berlaku serta merta dan otomatis," tanya detikcom.

"Tetap diadili, tapi pengadilan tidak menerima perkara baru," jawab Ridwan.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%