detikcom
Selasa, 30/04/2013 17:28 WIB

Ditangkap BNN, Komandan Pangkalan AL Semarang Resmi Dicopot

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kolonel Antar Setiabudi resmi dicomot dari jabatannya selaku Komandan Pangkalan AL, Semarang. Pencopotan ini merupakan sanksi TNI AL atas keterlibatan perwira tingginya tersebut dalam transaksi narkoba.

"Sudah turun telegramnya tadi pagi bahwa yang bersangkutan resmi dicopot," kata Kadispen AL, Laksamana Pertama Untung Suropati, melalui telepon, Selasa (30/4/2013).

Tindakan pencopotan terhadap Kolonel Antar untuk memudahkan yang bersangkutan dalam menghadapi proses hukum dugaan keterlibatan sindikat narkotika. Mengenai pemecatan perwira menengah tersebut, kata Antar, ada mekanisme yang mengatur hal tersebut.

"Soal nanti dipecat atau tidak, itu melalui proses di peradilan militer," tegas Untung.

Meski dicopot dari jabatan dan tidak memegang kendali kesatuan, Kolonel Antar masih tetap menerima gaji bulanannya. Namun segala tunjangan yang selama ini diterima tersangka tidak akan lagi dibayarkan.

Kolonel Antar Setiabudi adalah seorang perwira senior, adakah perlakuan khusus terhadap dia selama menjalani proses hukum, seperti sel yang dihuninya?

"Semuanya berbeda, mengikuti standar yang ada, untuk bintara, tamtama, ruangannya berbeda, tapi saya tidak terlalu mengetahuinya. Itu untuk status tahanan sementara, kecuali sudah masuk pidana itu lain lagi," papar Untung.

Seperti diberitakan sebelumnya, penangkapan terhadap Kolonel Antar Setiabudi oleh BNN terjadi pada dua hari lalu di sebuah kamar hotel di kawasan Simpang Lima, Semarang. Pemasok narkoba diketahui sebagai oknum polisi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%