detikcom
Selasa, 30/04/2013 15:43 WIB

Soal Bendera Aceh, Gubernur Zaini Temui Ketua MK

Prins David Saut - detikNews
ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Zaini hendak mencari kekuatan hukum qanun bendera Aceh untuk menyatukan persepsi.

"Qanun ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keinginan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera ini merupakan simbol yang mencirikan kekhususan Aceh," ujar Zaini di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2013).

Menurut Zaini pertemuan ini perlu untuk mencapai kesamaan persepsi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait keberadaan qanun bendera Aceh.

"Karena ada hal-hal yang mungkin sedikit dapat beda persepsi, seperti diqanunkannya qanun tentang bendera dan lambang Aceh," kata Zaini.

Perbedaan persepsi qanun bendera dengan Sang Saka Merah Putih yang menuai kontroversi, menurut Zaini, harus dijelaskan melalui dialog kekuatan hukum qanun tersebut.

"Jadi, saya kira beda persepsi inilah yang kami harapkan mendapat solusi yang bijaksana. Kami juga berdoa supaya beda persepsi ini bisa menyatu," ujar Zaini.

Namun, usai pertemuan Mochtar tidak berkomentar apa pun karena padatnya jadwal sidang di MK. Walau begitu, Zaini tetap meminta tidak ada yang harus diributkan dari kontroversi qanun bendera Aceh tersebut.

"Ini riak-riak yang tidak perlu dikhawatirkan," tutup Zaini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%