Selasa, 30/04/2013 15:43 WIB

Soal Bendera Aceh, Gubernur Zaini Temui Ketua MK

Prins David Saut - detikNews
ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Zaini hendak mencari kekuatan hukum qanun bendera Aceh untuk menyatukan persepsi.

"Qanun ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keinginan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera ini merupakan simbol yang mencirikan kekhususan Aceh," ujar Zaini di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2013).

Menurut Zaini pertemuan ini perlu untuk mencapai kesamaan persepsi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait keberadaan qanun bendera Aceh.

"Karena ada hal-hal yang mungkin sedikit dapat beda persepsi, seperti diqanunkannya qanun tentang bendera dan lambang Aceh," kata Zaini.

Perbedaan persepsi qanun bendera dengan Sang Saka Merah Putih yang menuai kontroversi, menurut Zaini, harus dijelaskan melalui dialog kekuatan hukum qanun tersebut.

"Jadi, saya kira beda persepsi inilah yang kami harapkan mendapat solusi yang bijaksana. Kami juga berdoa supaya beda persepsi ini bisa menyatu," ujar Zaini.

Namun, usai pertemuan Mochtar tidak berkomentar apa pun karena padatnya jadwal sidang di MK. Walau begitu, Zaini tetap meminta tidak ada yang harus diributkan dari kontroversi qanun bendera Aceh tersebut.

"Ini riak-riak yang tidak perlu dikhawatirkan," tutup Zaini.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(vid/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%