detikcom
Selasa, 30/04/2013 11:07 WIB

5.000 Prajurit TNI dan Polri Apel Pengamanan SBY-Boediono di Jawa Timur

Budi Sugiharto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Pendam V/Brawijaya
Surabaya - Untuk pengamanan kunjungan negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono di Jawa Timur pada 2-5 Mei, pasukan Kodam V/Brawijaya menggelar apel kesiapan pengamanan.

Apel pasukan pengamanan VVIP yang diikuti sekitar 5000 personel di Lapangan Makodam V/Brawijaya, dipimpin langsung Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Selasa (30/4/2013).

5.000 Pasukan yang apel kesiapan ini berasal dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta Polri. Dari TNI AD terdiri dari Satkowil (Satuan Komando Kewilayahan), Batalyon 516/CY, Batalyon Arhanudse-8 dan Kikavser.

Untuk pelaksanaan apel gelar pasukan pengamanan VVIP ini tidak hanya dilaksanakan di wilayah Surabaya tetapi dilaksanakan tersebar di wilayah lainnya yang akan dilalui oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

Mayjen TNI Ediwan Prabowo menekankan prajurit harus merasa bangga dan senang serta terhormat karena dikunjungi oleh presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara bersamaan.

"Keamanan, keselamatan, kenyamanan serta harga diri dan kehormatan lambang negara berada di tangan kita dan masyarakat Jawa Timur," terangnya dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Di samping itu ada beberapa hal menonjol yang disampaikan bintang jenderal dua ini antara lain keinginan presiden untuk merayakan hari buruh bersama seluruh buruh di wilayah Jawa Timur. Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%