detikcom
Selasa, 30/04/2013 10:41 WIB

Tolak Digusur, Puluhan Warga Sempat Blokir Matraman

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Puluhan orang warga yang tinggal di perumahan dinas Komplek Berland, Matraman, Jakarta Timur menutup Jl Raya Matraman, Jakarta, selama 30 menit. Mereka menolak digusur oleh Direktorat Zeni AD.

"Tadi kami lakukan aksi longmarch dari komplek Berland ke Jalan Raya Matraman sekitar 2 Km," ujar salah seorang warga komplek, Bambang Tri (45), Selasa (30/4/2013)

Bambang menuturkan aksi tersebut dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB. Pelaku aksi adalah perwakilan warga dari 28 RT. Mereka menuntut pemerintah turun langsung menyelesaikan kasus atau sengketa ini secara nasional, selanjutnya pihaknya meminta menindak dengan tegas oknum TNI yang melanggar SP-1 karena melanggar UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

"Terakhir kami meminta untuk TNI membuka dialog musyawarah dan mencari solusi terbaik bersama untuk semua kasus rumah negara di lingkungan TNI khususnya Komplek Berland," tuturnya.

Aksi yang sempet menutup Jalan Matraman Raya selama satu setengah jam telah berakhir dengan damai. Arus lalu lintas di Jalan Raya Matraman mengarah ke Salemba telah kembali lancar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%