Selasa, 30/04/2013 10:41 WIB

Tolak Digusur, Puluhan Warga Sempat Blokir Matraman

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Puluhan orang warga yang tinggal di perumahan dinas Komplek Berland, Matraman, Jakarta Timur menutup Jl Raya Matraman, Jakarta, selama 30 menit. Mereka menolak digusur oleh Direktorat Zeni AD.

"Tadi kami lakukan aksi longmarch dari komplek Berland ke Jalan Raya Matraman sekitar 2 Km," ujar salah seorang warga komplek, Bambang Tri (45), Selasa (30/4/2013)

Bambang menuturkan aksi tersebut dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB. Pelaku aksi adalah perwakilan warga dari 28 RT. Mereka menuntut pemerintah turun langsung menyelesaikan kasus atau sengketa ini secara nasional, selanjutnya pihaknya meminta menindak dengan tegas oknum TNI yang melanggar SP-1 karena melanggar UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

"Terakhir kami meminta untuk TNI membuka dialog musyawarah dan mencari solusi terbaik bersama untuk semua kasus rumah negara di lingkungan TNI khususnya Komplek Berland," tuturnya.

Aksi yang sempet menutup Jalan Matraman Raya selama satu setengah jam telah berakhir dengan damai. Arus lalu lintas di Jalan Raya Matraman mengarah ke Salemba telah kembali lancar.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%