detikcom
Selasa, 30/04/2013 08:24 WIB

Mudahkan Laporan Masyarakat, KY Bentuk Tim Penghubung di 6 Kota

Prins David Saut - detikNews
Asep Rahmat Fajar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) akan membentuk tim penghubung di 6 kota besar di Indonesia. Hal ini mempermudah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mungkin terjadi.

"Selain menerima laporan masyarakat, Tim Penghubung juga melakukan tugas untuk memantau persidangan serta mengadakan sosialisasi kode etik dan kelembagaan KY," kata juru bicara KY, Asep Rahmat, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2013).

Pembentukan tim penghubung ini berlandaskan pada pasal 3 UU No 18/2011 tentang KY. Tim penghubung tersebut akan ditugasi di Kota Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Mataram. Kota-kota ini dipilih karena kuantitas laporan masyarakat dan kompleksnya perkara di pengadilan kota tersebut. Penambahan kota pun akan direncanakan ke depannya.

"Tahun berikutnya akan dilihat sesuai dengan kebutuhan," ujar Asep.

Tim penghubung akan melalui proses seleksi, satu tim terdiri dari 1 koordinator dan 3 asistennya di setiap kota. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 1 Mei hingga 10 Mei 2013.

"Setelah itu, para calon akan menjalani tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, uji kompetensi, profile assessment dan wawancara oleh panitia seleksi Sekretariat Jenderal KY," tutup Asep.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%