Selasa, 30/04/2013 08:24 WIB

Mudahkan Laporan Masyarakat, KY Bentuk Tim Penghubung di 6 Kota

Prins David Saut - detikNews
Asep Rahmat Fajar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) akan membentuk tim penghubung di 6 kota besar di Indonesia. Hal ini mempermudah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mungkin terjadi.

"Selain menerima laporan masyarakat, Tim Penghubung juga melakukan tugas untuk memantau persidangan serta mengadakan sosialisasi kode etik dan kelembagaan KY," kata juru bicara KY, Asep Rahmat, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/4/2013).

Pembentukan tim penghubung ini berlandaskan pada pasal 3 UU No 18/2011 tentang KY. Tim penghubung tersebut akan ditugasi di Kota Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Mataram. Kota-kota ini dipilih karena kuantitas laporan masyarakat dan kompleksnya perkara di pengadilan kota tersebut. Penambahan kota pun akan direncanakan ke depannya.

"Tahun berikutnya akan dilihat sesuai dengan kebutuhan," ujar Asep.

Tim penghubung akan melalui proses seleksi, satu tim terdiri dari 1 koordinator dan 3 asistennya di setiap kota. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 1 Mei hingga 10 Mei 2013.

"Setelah itu, para calon akan menjalani tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, uji kompetensi, profile assessment dan wawancara oleh panitia seleksi Sekretariat Jenderal KY," tutup Asep.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%