Detik.com News
Detik.com
Selasa, 30/04/2013 07:45 WIB

Itjen Kemendikbud Serahkan Hasil Investigasi UN ke M Nuh

Moksa Hutasoit - detikNews
Itjen Kemendikbud Serahkan Hasil Investigasi UN ke M Nuh
Jakarta - Inspektorat Kemendikbud sudah rampung menyelesaikan investigasinya terkait penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Hasil investigasi dalam bentuk rekomendasi itu sudah diserahkan ke Mendikbud M Nuh.

"Sudah kita serahkan kemarin kok sebelum jam 12.00 WIB," kata Irjen Kemendikbud Haryono Umar kepada detikcom, Selasa (30/4/2013).

Investigasi ini khusus mengenai proses penyelenggaraan UN yang mengalami sejumlah keterlambatan di sana-sini. Investigasi ini sendiri belum menyasar tendernya. Menurut Haryono, pihaknya sudah memeriksa banyak pihak. Mulai dari internal kementerian, percetakan hingga pengawas.

Hasil investigasi berupa berupa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta penyebab permasalahan. Sejumlah pihak mendapat poin merah dari Itjen.

"Kami rekomendasikan dapat sanksi," lanjut Haryono.

Haryono berharap dalam waktu dekat M Nuh akan segera mengumumkan ke publik. "Kalau bisa cepat, karena ini kan perintah presiden," tegasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/sip)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%