detikcom
Senin, 29/04/2013 23:42 WIB

KPK Terus Garap Kasus Pengadaan IT di Perpustakaan UI

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK sudah mulai melakukan penyelidikan proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Lalu sekarang apa kabar dengan kemajuan kasus tersebut?

"Dua pekan lalu sudah dilakukan gelar perkara," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Gelar perkara merupakan satu jalan bagi penyelidik dalam menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Namun, Johan mengatakan, belum diketahui apakah hasil dari gelar perkara tersebut, termasuk kenaikan status ke penyidikan.

"Saya akan cek dulu apakah hasil gelar perkara sudah ada tersangka atau belum," ujar Johan.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011 dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan modus yang ditemukan adalah pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan oleh orang dalam.

Pada September 2012, KPK sempat memeriksa mantan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri. Selain Gumilar, KPK telah memeriksa 10 orang lainnya terkait kasus ini.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%