Detik.com News
Detik.com

Senin, 29/04/2013 23:42 WIB

KPK Terus Garap Kasus Pengadaan IT di Perpustakaan UI

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK sudah mulai melakukan penyelidikan proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Lalu sekarang apa kabar dengan kemajuan kasus tersebut?

"Dua pekan lalu sudah dilakukan gelar perkara," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Gelar perkara merupakan satu jalan bagi penyelidik dalam menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Namun, Johan mengatakan, belum diketahui apakah hasil dari gelar perkara tersebut, termasuk kenaikan status ke penyidikan.

"Saya akan cek dulu apakah hasil gelar perkara sudah ada tersangka atau belum," ujar Johan.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011 dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan modus yang ditemukan adalah pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan oleh orang dalam.

Pada September 2012, KPK sempat memeriksa mantan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri. Selain Gumilar, KPK telah memeriksa 10 orang lainnya terkait kasus ini.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%