detikcom

Senin, 29/04/2013 23:42 WIB

KPK Terus Garap Kasus Pengadaan IT di Perpustakaan UI

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK sudah mulai melakukan penyelidikan proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Lalu sekarang apa kabar dengan kemajuan kasus tersebut?

"Dua pekan lalu sudah dilakukan gelar perkara," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Gelar perkara merupakan satu jalan bagi penyelidik dalam menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Namun, Johan mengatakan, belum diketahui apakah hasil dari gelar perkara tersebut, termasuk kenaikan status ke penyidikan.

"Saya akan cek dulu apakah hasil gelar perkara sudah ada tersangka atau belum," ujar Johan.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011 dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan modus yang ditemukan adalah pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan oleh orang dalam.

Pada September 2012, KPK sempat memeriksa mantan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri. Selain Gumilar, KPK telah memeriksa 10 orang lainnya terkait kasus ini.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%