Senin, 29/04/2013 18:50 WIB

Perwira TNI yang Ditangkap BNN Berdinas di Pangkalan AL Semarang

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Seorang perwira berpangkat kolonel ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) di Semarang, karema diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Perwira tersebut rupanya Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Semarang.

"Komandan di Pangkalan Angkatan Laut," terang salah seorang sumber yang enggan menyebutkan namanya, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (29/4/2013).

Perwira berinisial AS itu tertangkap tangan tengah melakukan transaksi narkoba di sebuah hotel di Semarang Jawa Tengah.

Siang tadi, Komandan POMAL, Laksma Gunung Heru mendatangi BNN. Namun Gunung enggan menyebut kedatangannya itu terkait dengan kasus Danlanal Semarang Kolonel (Laut) Antar Setiabudi.

Dihubungi terpisah, Kadispenal Laksma Untung Suropati meminta waktu pihaknya berkoordinasi dengan BNN dan POMAL.

"Tolong beri waktu saya untuk koordinasi lebih lanjut dengan POMAL dan BNN. Hasilnya akan saya informasikan pada kesempatan pertama," ujar Untung melalui pesan singkatnya, Senin (29/4/2013).

Menurutnya, berdasarkan kebijakan KASAL, pihaknya tidak akan mentolerir bila ada perwiranya yang terlibat narkoba.

"Kebijakan Kasal, tidak akan pernah mentolerir sedikit pun anggotanya, apalagi perwira bermain dengan narkoba!" tegas Untung.

Rencananya, sore ini Kadispenal akan menggelar konferensi pers terkait kasus ini di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%