detikcom
Senin, 29/04/2013 18:50 WIB

Perwira TNI yang Ditangkap BNN Berdinas di Pangkalan AL Semarang

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Seorang perwira berpangkat kolonel ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) di Semarang, karema diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Perwira tersebut rupanya Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Semarang.

"Komandan di Pangkalan Angkatan Laut," terang salah seorang sumber yang enggan menyebutkan namanya, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (29/4/2013).

Perwira berinisial AS itu tertangkap tangan tengah melakukan transaksi narkoba di sebuah hotel di Semarang Jawa Tengah.

Siang tadi, Komandan POMAL, Laksma Gunung Heru mendatangi BNN. Namun Gunung enggan menyebut kedatangannya itu terkait dengan kasus Danlanal Semarang Kolonel (Laut) Antar Setiabudi.

Dihubungi terpisah, Kadispenal Laksma Untung Suropati meminta waktu pihaknya berkoordinasi dengan BNN dan POMAL.

"Tolong beri waktu saya untuk koordinasi lebih lanjut dengan POMAL dan BNN. Hasilnya akan saya informasikan pada kesempatan pertama," ujar Untung melalui pesan singkatnya, Senin (29/4/2013).

Menurutnya, berdasarkan kebijakan KASAL, pihaknya tidak akan mentolerir bila ada perwiranya yang terlibat narkoba.

"Kebijakan Kasal, tidak akan pernah mentolerir sedikit pun anggotanya, apalagi perwira bermain dengan narkoba!" tegas Untung.

Rencananya, sore ini Kadispenal akan menggelar konferensi pers terkait kasus ini di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%