Detik.com News
Detik.com
Senin, 29/04/2013 14:30 WIB

Lebih Tegas di Terminal 2, Mobil Soluna Digembok karena Asal Parkir

Syarifah Nur Aida - detikNews
Halaman 1 dari 2
Lebih Tegas di Terminal 2, Mobil Soluna Digembok karena Asal Parkir Soluna yang digembok (Syarifah/ detikcom)
Jakarta - Area pelataran Bandara Soekarno Hatta seharusnya bebas dari mobil yang parkir. Jika ada mobil yang melanggar, petugas tak segan menggembok ban mobil.

"Sebenarnya toleransi tidak ada, cuma ada kebijakan saja, 3 menit kalau tidak dipindah mobilnya, kita gembok," ujar Nadi Sugianto, satpam Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Senin (29/4/2013).

Dalam sehari, Nadi bersama anak buahnya bisa menggembok dua hingga tiga mobil yang parkir sembarangan. Pengendara mobil lalu dibawa ke otoritas keamanan bandara.

"Pengendara diarahkan ke Polantas Bandara, dikasih surat tilang, baru dibuka gemboknya," tegas Nadi.

Biasanya, pengendara beralasan diburu waktu sehingga harus parkir di area terlarang. Parkir jauh dan tak melihat tanda dilarang parkir juga menjadi alasan favorit.

Sasongko, juga beralasan sedang terburu-buru. Mobil sedan yang dikendarainya digembok Nadi.

"Saya buru-buru mau mengantar keluarga, cuma sebentar kok," kata Sasongko pada detikcom.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%