Detik.com News
Detik.com
Senin, 29/04/2013 09:02 WIB

MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit

Andi Saputra - detikNews
MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit ilustrasi trolly (ist.)
Jakarta - Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit. Selain itu, Badilum juga akan merenovasi 5 unit rumah dinas hakim, padahal banyak puluhan rumah dinas hakim yang rusak.

Dalam berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, Senin (29/4/2013), belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Adapun untuk rehab rumah dinas, sebanyak 5 unit dengan total Rp 250 juta atau masing-masing rumah mendapat jatah renovasi Rp 50 juta.

"Memang benar bahwa anggaran perbaikan rumah dinas sebesar Rp 250 juta untuk 5 unit. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang dialokasikan Ditjen Badilum sangat terbatas," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso.

MA mengaku masih perlu menambah anggaran untuk merenovasi rumah dinas hakim karena banyak yang rusak.

"Padahal memerlukan anggaran yang lebih banyak lagi untuk perbaikan rumah dinas hakim," pungkas Cicut.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%