detikcom
Senin, 29/04/2013 09:02 WIB

MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi trolly (ist.)
Jakarta - Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit. Selain itu, Badilum juga akan merenovasi 5 unit rumah dinas hakim, padahal banyak puluhan rumah dinas hakim yang rusak.

Dalam berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, Senin (29/4/2013), belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Adapun untuk rehab rumah dinas, sebanyak 5 unit dengan total Rp 250 juta atau masing-masing rumah mendapat jatah renovasi Rp 50 juta.

"Memang benar bahwa anggaran perbaikan rumah dinas sebesar Rp 250 juta untuk 5 unit. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang dialokasikan Ditjen Badilum sangat terbatas," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso.

MA mengaku masih perlu menambah anggaran untuk merenovasi rumah dinas hakim karena banyak yang rusak.

"Padahal memerlukan anggaran yang lebih banyak lagi untuk perbaikan rumah dinas hakim," pungkas Cicut.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%