detikcom
Senin, 29/04/2013 09:02 WIB

MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi trolly (ist.)
Jakarta - Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit. Selain itu, Badilum juga akan merenovasi 5 unit rumah dinas hakim, padahal banyak puluhan rumah dinas hakim yang rusak.

Dalam berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, Senin (29/4/2013), belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Adapun untuk rehab rumah dinas, sebanyak 5 unit dengan total Rp 250 juta atau masing-masing rumah mendapat jatah renovasi Rp 50 juta.

"Memang benar bahwa anggaran perbaikan rumah dinas sebesar Rp 250 juta untuk 5 unit. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang dialokasikan Ditjen Badilum sangat terbatas," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso.

MA mengaku masih perlu menambah anggaran untuk merenovasi rumah dinas hakim karena banyak yang rusak.

"Padahal memerlukan anggaran yang lebih banyak lagi untuk perbaikan rumah dinas hakim," pungkas Cicut.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%