Detik.com News
Detik.com
Senin, 29/04/2013 09:02 WIB

MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit

Andi Saputra - detikNews
MA Beli Trolly Rp 10 Juta Per Unit ilustrasi trolly (ist.)
Jakarta - Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit. Selain itu, Badilum juga akan merenovasi 5 unit rumah dinas hakim, padahal banyak puluhan rumah dinas hakim yang rusak.

Dalam berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, Senin (29/4/2013), belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Adapun untuk rehab rumah dinas, sebanyak 5 unit dengan total Rp 250 juta atau masing-masing rumah mendapat jatah renovasi Rp 50 juta.

"Memang benar bahwa anggaran perbaikan rumah dinas sebesar Rp 250 juta untuk 5 unit. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang dialokasikan Ditjen Badilum sangat terbatas," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso.

MA mengaku masih perlu menambah anggaran untuk merenovasi rumah dinas hakim karena banyak yang rusak.

"Padahal memerlukan anggaran yang lebih banyak lagi untuk perbaikan rumah dinas hakim," pungkas Cicut.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%