Minggu, 28/04/2013 22:34 WIB

Banjir Bandang di Mandailing Natal Sumut, 810 Warga Mengungsi

M Iqbal - detikNews
Foto: (ilustrasi/detikcom)
Jakarta - Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut) menimpa 12 desa. Akibatnya 810 orang warga terpaksa mengungsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (28/4/2013), banjir terjadi pada pukul 18.30 WIB. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya Sungai (Aek) Mata dan Aek Ranto sehingga menyebabkan 12 desa terdampak langsung dari banjir bandang tersebut.

12 Desa yang terkena bencana adalah Desa Panyabungan 3, Desa Pasar Hilir, Desa Panyabungan 1, Desa Kayujati, Desa Sigalapang Julu, Desa Kampung Padang, Desa Panyabungan Julu, Desa Panyabungan Tonga, Desa Panyabungan Jae, Desa Adian Jior, Desa Gunung Manaon, dan Desa Pagaran Tonga.

"Data sementara dampak bencana terdapat 6 orang luka berat, 4 orang luka ringan, dan 810 orang mengungsi. Dilaporkan beberapa rumah hanyut," kata Sutopo dalam keterangannya, Minggu (28/4/2013).

Saat ini BPBD Mandailing Natal bersama aparat lain dari TNI, Polri, Tagana, relawan dan masyarakat melakukan evakuasi dan penanganan bencana. Sementara proses pendataan masih dilakukan.

"Saat ini kondisi cuaca masih hujan dan gelap sehingga menyulitkan petugas melakukan evakuasi dan pendataan," ungkapnya.

Lebih jauh ia menuturkan, wilayah Mandailing Natal sebelumnya beberapa kali telah terjadi banjir bandang seperti pada 14 Februari 2013, yang menyebabkan jatuh korban jiwa dan kerusakan rumah serta infrastruktur.

"Kondisi topografi yang pegunungan, rumah yang berada di bantaran sungai dan kerusakan daerah aliran sungai menjadi salah satu faktor rentannya daerah tersebut terjadi banjir bandang," kata Sutopo.





Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%