detikcom
Minggu, 28/04/2013 18:02 WIB

KPU Jabar Kerahkan 70 Petugas untuk Verifikasi DCS dan Calon DPD

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - KPU Jabar mengerahkan semua pegawainya dalam proses verifikasi berkas daftar caleg sementara (DCS) dan calon anggota DPD. Berkas itu akan diverifikasi administrasi dan faktual.

"Total ada sekitar 70 orang yang melakukan verifikasi, itu termasuk komisioner," kata Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Minggu (28/4/2013).

KPU rencananya akan menambah tenaga bantuan dalam proses verifikasi di antaranya dari Disdik dan Kemenag untuk verifikasi ijazah calon. "Paling kita menambah empat orang untuk verifikasi," ucapnya.

Meski menggunakan tenaga tambahan, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan kocek dalam jumlah banyak. "Verifikasi ini beda dengan pilgub lalu. Jadi kalaupun ada tenaga tambahan, tidak akan besar dananya," jelas Heri.

Disinggung jumlah tenaga untuk verifikasi, Heri yakin jumlahnya memadai meski jumlah bakal caleg ada 1.136 orang dan calon anggota DPD 38 orang.

"Insya Allah memadai karena jumlah petugas banyak dan waktunya cukup panjang," tutur.

Heri mengatakan, khusus untuk verifikasi faktual berkas calon anggota DPD, akan melibatkan KPU kabupaten/kota. Meski begitu, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan biaya.

"Untuk verifikasinya itu nanti terserah KPU kabupaten/kota akan melibatkan PPK, PPS, atau dikerjakan sendiri," tandasnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/tya)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%