Detik.com News
Detik.com
Minggu, 28/04/2013 18:02 WIB

KPU Jabar Kerahkan 70 Petugas untuk Verifikasi DCS dan Calon DPD

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - KPU Jabar mengerahkan semua pegawainya dalam proses verifikasi berkas daftar caleg sementara (DCS) dan calon anggota DPD. Berkas itu akan diverifikasi administrasi dan faktual.

"Total ada sekitar 70 orang yang melakukan verifikasi, itu termasuk komisioner," kata Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Minggu (28/4/2013).

KPU rencananya akan menambah tenaga bantuan dalam proses verifikasi di antaranya dari Disdik dan Kemenag untuk verifikasi ijazah calon. "Paling kita menambah empat orang untuk verifikasi," ucapnya.

Meski menggunakan tenaga tambahan, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan kocek dalam jumlah banyak. "Verifikasi ini beda dengan pilgub lalu. Jadi kalaupun ada tenaga tambahan, tidak akan besar dananya," jelas Heri.

Disinggung jumlah tenaga untuk verifikasi, Heri yakin jumlahnya memadai meski jumlah bakal caleg ada 1.136 orang dan calon anggota DPD 38 orang.

"Insya Allah memadai karena jumlah petugas banyak dan waktunya cukup panjang," tutur.

Heri mengatakan, khusus untuk verifikasi faktual berkas calon anggota DPD, akan melibatkan KPU kabupaten/kota. Meski begitu, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan biaya.

"Untuk verifikasinya itu nanti terserah KPU kabupaten/kota akan melibatkan PPK, PPS, atau dikerjakan sendiri," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%