Minggu, 28/04/2013 18:02 WIB

KPU Jabar Kerahkan 70 Petugas untuk Verifikasi DCS dan Calon DPD

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - KPU Jabar mengerahkan semua pegawainya dalam proses verifikasi berkas daftar caleg sementara (DCS) dan calon anggota DPD. Berkas itu akan diverifikasi administrasi dan faktual.

"Total ada sekitar 70 orang yang melakukan verifikasi, itu termasuk komisioner," kata Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Minggu (28/4/2013).

KPU rencananya akan menambah tenaga bantuan dalam proses verifikasi di antaranya dari Disdik dan Kemenag untuk verifikasi ijazah calon. "Paling kita menambah empat orang untuk verifikasi," ucapnya.

Meski menggunakan tenaga tambahan, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan kocek dalam jumlah banyak. "Verifikasi ini beda dengan pilgub lalu. Jadi kalaupun ada tenaga tambahan, tidak akan besar dananya," jelas Heri.

Disinggung jumlah tenaga untuk verifikasi, Heri yakin jumlahnya memadai meski jumlah bakal caleg ada 1.136 orang dan calon anggota DPD 38 orang.

"Insya Allah memadai karena jumlah petugas banyak dan waktunya cukup panjang," tutur.

Heri mengatakan, khusus untuk verifikasi faktual berkas calon anggota DPD, akan melibatkan KPU kabupaten/kota. Meski begitu, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan biaya.

"Untuk verifikasinya itu nanti terserah KPU kabupaten/kota akan melibatkan PPK, PPS, atau dikerjakan sendiri," tandasnya.

(ors/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%