Minggu, 28/04/2013 18:02 WIB

KPU Jabar Kerahkan 70 Petugas untuk Verifikasi DCS dan Calon DPD

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - KPU Jabar mengerahkan semua pegawainya dalam proses verifikasi berkas daftar caleg sementara (DCS) dan calon anggota DPD. Berkas itu akan diverifikasi administrasi dan faktual.

"Total ada sekitar 70 orang yang melakukan verifikasi, itu termasuk komisioner," kata Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Minggu (28/4/2013).

KPU rencananya akan menambah tenaga bantuan dalam proses verifikasi di antaranya dari Disdik dan Kemenag untuk verifikasi ijazah calon. "Paling kita menambah empat orang untuk verifikasi," ucapnya.

Meski menggunakan tenaga tambahan, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan kocek dalam jumlah banyak. "Verifikasi ini beda dengan pilgub lalu. Jadi kalaupun ada tenaga tambahan, tidak akan besar dananya," jelas Heri.

Disinggung jumlah tenaga untuk verifikasi, Heri yakin jumlahnya memadai meski jumlah bakal caleg ada 1.136 orang dan calon anggota DPD 38 orang.

"Insya Allah memadai karena jumlah petugas banyak dan waktunya cukup panjang," tutur.

Heri mengatakan, khusus untuk verifikasi faktual berkas calon anggota DPD, akan melibatkan KPU kabupaten/kota. Meski begitu, KPU Jabar tidak akan mengeluarkan biaya.

"Untuk verifikasinya itu nanti terserah KPU kabupaten/kota akan melibatkan PPK, PPS, atau dikerjakan sendiri," tandasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ors/tya)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%