Minggu, 28/04/2013 15:58 WIB

Kasus Korupsi Dana Raskin Bulog Jabar Segera Disidangkan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Kasus korupsi dana raskin dengan telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung pada Pengadilan Tipikor Bandung. Kasus yang menyeret tiga pejabat di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar ini akan pun segera diadili di meja hijau.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Minggu (28/4/2013).

"Kasus korupsi Bulog Jabar sudah kami limpahkan ke PN (Pengadilan Negeri) Bandung," ujar Rinaldi.

Ia menuturkan, sidang akan segera digelar setelah pengadilan menetapkan susunan majelis hakim dan jadwal sidang. "Sepertinya pekan depan sidang perdana akan digelar," katanya.

Tiga tersangka, yaitu yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar. Ketiganya telah ditahan dalam tahap penyidikan pada Kamis (11/4/2013). NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Mereka terlibat korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divre Bulog Jabar 2008-2010 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%