detikcom
Minggu, 28/04/2013 11:35 WIB

Survei LKP: Golkar & PDIP Bersaing, PBB & PKPI 'Lenyap' Tak Lolos PT

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Lembaga survei yang menamakan dirinya Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei elektabilitas parpol. Golkar dan PDIP bersaing sengit, sementara PBB dan PKPI diprediksi 'lenyap' di Pemilu 2014.

Berdasarkan survei LKP yang dipublikasikan oleh CEO Usman Rachman di Ruang Singgasana Hall E lantai 2 Hotel Grand Kemang, Jl Matraman Raya, Jakarta, Minggu (28/4/2013), Partai Golkar meraih 19,2 persen suara jika Pemilu digelar saat ini. PDI Perjuangan menguntit di urutan dua dengan perolehan 18,8 persen suara. Partai Gerindra muncul sebagai kuda hitam dengan 10,5 persen suara, menempati urutan ketiga.

Sementara dengan raihan di bawah 3,5 persen, dua partai yakni PBB dan PKPI diprediksi tak lolos Parliamentary Threshold. Sehingga PBB yang disokong Yusril Ihza Mahendra dan PKPI yang disokong oleh Sutiyoso tak masuk di DPR. PBB hanya meraih 0,9 persen sementara PKPI 0,3 persen suara.

Survei ini dilakukan tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel 1.225 orang responden melalui teknik multi stage random sampling. Dengan margin of error sekitar 2,8% dan level of convidence 95%. Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan dengan responden dibantu kuesioner.

Berikut elektabilitas parpol jika Pemilu Legislatif digelar hari ini:

Partai Golkar: 19,2 persen
PDIP: 18,8 persen
Partai Gerindra: 10,5 persen
Partai Hanura: 8,1 persen
Partai Demokrat: 7,8 persen
Partai NasDem: 6,3 persen
PKS: 5,1 persen
PAN: 4,6 persen
PKB: 4,4 persen
PPP: 3,9 persen
PBB: 0,9 persen
PKPI 0,3 persen
Tidak tahu: 10,1 persen

(van/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
0%
Kontra
100%