Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 27/04/2013 00:44 WIB

Komisi X: UN 2013 Sebagai Syarat Lulus & Masuk PTN Harus Dipertimbangkan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Komisi X: UN 2013 Sebagai Syarat Lulus & Masuk PTN Harus Dipertimbangkan
Jakarta - Komisi X telah selesai menggelar rapat dengan Kemendikbud mengenai carut marutnya pelaksanaan UN SMA 2013. Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini meminta hasil UN yang rencananya akan digunakan sebagai patokan kelulusan dan syarat masuk PTN, untuk dipertimbangkan lagi.

"Terhadap pelaksanaan UN SMA sederajat tahun 2013, Komisi X bersikap hasil UN yang akan tetap dijadikan sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk PTN dan perlu dipertimbangkan kembali dalam kajian mendalam," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto membacakan risalah rapat dengar pendapat yang baru selesai pada Jumat (26/4/2013) larut malam.

Dalam kesimpulan rapat malam ini, Komisi X juga menyesalkan pelaksanaan UN SMA sederajat yang pelaksanannya tidak serempak. Mengenai keabsahan UN, fraksi PKS di Komisi X memiliki pandangan yang lebih 'ekstrim'.

"FPKS berpendapat bahwa hasil UN 2013 tidak dapat menjadikan syarat kelulusan dan persyaratan masuk PTN," kata Agus.

Sedangkan FPPP menilai pelaksanaan UN pada tahun ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. "FPPP berpendapat bahwa terhadap poin dua di atas karena UN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Agus.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/rni)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%