Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 27/04/2013 00:44 WIB

Komisi X: UN 2013 Sebagai Syarat Lulus & Masuk PTN Harus Dipertimbangkan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Komisi X: UN 2013 Sebagai Syarat Lulus & Masuk PTN Harus Dipertimbangkan
Jakarta - Komisi X telah selesai menggelar rapat dengan Kemendikbud mengenai carut marutnya pelaksanaan UN SMA 2013. Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini meminta hasil UN yang rencananya akan digunakan sebagai patokan kelulusan dan syarat masuk PTN, untuk dipertimbangkan lagi.

"Terhadap pelaksanaan UN SMA sederajat tahun 2013, Komisi X bersikap hasil UN yang akan tetap dijadikan sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk PTN dan perlu dipertimbangkan kembali dalam kajian mendalam," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto membacakan risalah rapat dengar pendapat yang baru selesai pada Jumat (26/4/2013) larut malam.

Dalam kesimpulan rapat malam ini, Komisi X juga menyesalkan pelaksanaan UN SMA sederajat yang pelaksanannya tidak serempak. Mengenai keabsahan UN, fraksi PKS di Komisi X memiliki pandangan yang lebih 'ekstrim'.

"FPKS berpendapat bahwa hasil UN 2013 tidak dapat menjadikan syarat kelulusan dan persyaratan masuk PTN," kata Agus.

Sedangkan FPPP menilai pelaksanaan UN pada tahun ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. "FPPP berpendapat bahwa terhadap poin dua di atas karena UN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Agus.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/rni)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%