Sabtu, 27/04/2013 00:44 WIB

Komisi X: UN 2013 Sebagai Syarat Lulus & Masuk PTN Harus Dipertimbangkan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Komisi X telah selesai menggelar rapat dengan Kemendikbud mengenai carut marutnya pelaksanaan UN SMA 2013. Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini meminta hasil UN yang rencananya akan digunakan sebagai patokan kelulusan dan syarat masuk PTN, untuk dipertimbangkan lagi.

"Terhadap pelaksanaan UN SMA sederajat tahun 2013, Komisi X bersikap hasil UN yang akan tetap dijadikan sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk PTN dan perlu dipertimbangkan kembali dalam kajian mendalam," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto membacakan risalah rapat dengar pendapat yang baru selesai pada Jumat (26/4/2013) larut malam.

Dalam kesimpulan rapat malam ini, Komisi X juga menyesalkan pelaksanaan UN SMA sederajat yang pelaksanannya tidak serempak. Mengenai keabsahan UN, fraksi PKS di Komisi X memiliki pandangan yang lebih 'ekstrim'.

"FPKS berpendapat bahwa hasil UN 2013 tidak dapat menjadikan syarat kelulusan dan persyaratan masuk PTN," kata Agus.

Sedangkan FPPP menilai pelaksanaan UN pada tahun ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. "FPPP berpendapat bahwa terhadap poin dua di atas karena UN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Agus.




Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/rni)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%