Jumat, 26/04/2013 19:02 WIB

Kontraktor Bioremediasi Chevron Dituntut 15 Tahun & Denda Rp 1 M

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Direktur PT Sumigita Jaya, Herland bin Ompo dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Herland juga diminta membayar uang pengganti US$ 6,992 juta.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU, Surma membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (26/4/2013).

Jaksa penuntut umum menilai Herland terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Herland dinilai memperkaya diri sendiri sebesar US$ 6,992 juta dari pembayaran kegiatan bioremediasi tahun 2008-2011.

Jaksa menjelaskan, PT Sumigita Jaya bukan perusahaan yang biasa mengerjakan proyek bioremediasi melainkan penyedia jasa konstruksi. Selain itu, PT Sumigita tidak memenuhi persyaratan khusus dalam pengolahan limbah. "Tidak memiliki laboratorium sebagai sarana pendukung," ujar jaksa.

Dalam proyek bioremediasi, PT Sumigita juga tidak mengantongi izin pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Tapi terdakwa tetap mengikuti proses pelelangan di Chevron Pacific Indonesia," urai jaksa.

Uang pembayaran US$ 6,992 juta yang diterima terdakwa, kata jaksa tidak sah. Alasannya kegiatan bioremediasi yang dilakukan Sumigita tidak sesuai persyaratan yang diatur dalam Kepmen Lingkungan Hidup 128/2003. Uang itu disebut kerugian keuangan negara karena PT Chevron memperhitungkan biaya proyek dengan mekanisme cost recovery.

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara US$ 6,992 juta," kata jaksa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%