Detik.com News
Detik.com
Jumat, 26/04/2013 18:18 WIB

Bupati Bogor: Saya yang Teken Izin Lahan Makam, Tapi Tak Ada Suap

Farhan - detikNews
Bupati Bogor: Saya yang Teken Izin Lahan Makam, Tapi Tak Ada Suap
Bogor, - Bupati Bogor, Rachmat Yasin, membantah dirinya terlibat dalam kasus suap lahan makam elit di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Namun dia bertanggung jawab atas penandatanganan izin lahan yang akan dijadikan makam tersebut.

"Berbicara tangkap tangan (oleh KPK) saya Clear. Saya nyatakan saya tidak terlibat," tegas Rachmat Yasin, kepada wartawan, di Bogor, Jum'at (26/04/2013).

Meski begitu, ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut, mengaku siap bertanggung jawab atas terbitnya SK Bupati terkait izin lokasi untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

"Tetapi saya bertanggung jawab atas terbitnya izin lokasi untuk taman pemakaman bukan umum itu. Karena saya sebagai Bupati memiliki kewajiban untuk menandatangani itu," kata Rachmat Yasin.

"Setelah staf saya baik itu BPT, Tata ruang, Bapeda, difilter oleh Sekda, kemudian Sekda membukukan dan filter terakhir oleh Wakil Bupati. Setelah paraf itu itu sudah dibubuhkan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menandatangani," sambungnya.

Rachmat Yasin mengaku, SK Bupati untuk izin lahan tersebut dikeluarkan sehari sebelum dia berangkat ke Arab Saudi untuk umroh dan terjadinya Operasi tangkap tangan oleh KPK di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"SK itu keluar satu hari sebelum saya berangkat (umroh). Saya sudah konfirmasi ke staf saya, baik itu Tata Ruang, BPT, katanya sudah sesuai prosedur," kata Bupati.

(fjp/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%