Jumat, 26/04/2013 18:18 WIB

Bupati Bogor: Saya yang Teken Izin Lahan Makam, Tapi Tak Ada Suap

Farhan - detikNews
Bogor, - Bupati Bogor, Rachmat Yasin, membantah dirinya terlibat dalam kasus suap lahan makam elit di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Namun dia bertanggung jawab atas penandatanganan izin lahan yang akan dijadikan makam tersebut.

"Berbicara tangkap tangan (oleh KPK) saya Clear. Saya nyatakan saya tidak terlibat," tegas Rachmat Yasin, kepada wartawan, di Bogor, Jum'at (26/04/2013).

Meski begitu, ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut, mengaku siap bertanggung jawab atas terbitnya SK Bupati terkait izin lokasi untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

"Tetapi saya bertanggung jawab atas terbitnya izin lokasi untuk taman pemakaman bukan umum itu. Karena saya sebagai Bupati memiliki kewajiban untuk menandatangani itu," kata Rachmat Yasin.

"Setelah staf saya baik itu BPT, Tata ruang, Bapeda, difilter oleh Sekda, kemudian Sekda membukukan dan filter terakhir oleh Wakil Bupati. Setelah paraf itu itu sudah dibubuhkan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menandatangani," sambungnya.

Rachmat Yasin mengaku, SK Bupati untuk izin lahan tersebut dikeluarkan sehari sebelum dia berangkat ke Arab Saudi untuk umroh dan terjadinya Operasi tangkap tangan oleh KPK di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"SK itu keluar satu hari sebelum saya berangkat (umroh). Saya sudah konfirmasi ke staf saya, baik itu Tata Ruang, BPT, katanya sudah sesuai prosedur," kata Bupati.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%