detikcom
Jumat, 26/04/2013 18:18 WIB

Bupati Bogor: Saya yang Teken Izin Lahan Makam, Tapi Tak Ada Suap

Farhan - detikNews
Bogor, - Bupati Bogor, Rachmat Yasin, membantah dirinya terlibat dalam kasus suap lahan makam elit di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Namun dia bertanggung jawab atas penandatanganan izin lahan yang akan dijadikan makam tersebut.

"Berbicara tangkap tangan (oleh KPK) saya Clear. Saya nyatakan saya tidak terlibat," tegas Rachmat Yasin, kepada wartawan, di Bogor, Jum'at (26/04/2013).

Meski begitu, ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut, mengaku siap bertanggung jawab atas terbitnya SK Bupati terkait izin lokasi untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

"Tetapi saya bertanggung jawab atas terbitnya izin lokasi untuk taman pemakaman bukan umum itu. Karena saya sebagai Bupati memiliki kewajiban untuk menandatangani itu," kata Rachmat Yasin.

"Setelah staf saya baik itu BPT, Tata ruang, Bapeda, difilter oleh Sekda, kemudian Sekda membukukan dan filter terakhir oleh Wakil Bupati. Setelah paraf itu itu sudah dibubuhkan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menandatangani," sambungnya.

Rachmat Yasin mengaku, SK Bupati untuk izin lahan tersebut dikeluarkan sehari sebelum dia berangkat ke Arab Saudi untuk umroh dan terjadinya Operasi tangkap tangan oleh KPK di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"SK itu keluar satu hari sebelum saya berangkat (umroh). Saya sudah konfirmasi ke staf saya, baik itu Tata Ruang, BPT, katanya sudah sesuai prosedur," kata Bupati.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%