detikcom
Jumat, 26/04/2013 18:18 WIB

Bupati Bogor: Saya yang Teken Izin Lahan Makam, Tapi Tak Ada Suap

Farhan - detikNews
Bogor, - Bupati Bogor, Rachmat Yasin, membantah dirinya terlibat dalam kasus suap lahan makam elit di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Namun dia bertanggung jawab atas penandatanganan izin lahan yang akan dijadikan makam tersebut.

"Berbicara tangkap tangan (oleh KPK) saya Clear. Saya nyatakan saya tidak terlibat," tegas Rachmat Yasin, kepada wartawan, di Bogor, Jum'at (26/04/2013).

Meski begitu, ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut, mengaku siap bertanggung jawab atas terbitnya SK Bupati terkait izin lokasi untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

"Tetapi saya bertanggung jawab atas terbitnya izin lokasi untuk taman pemakaman bukan umum itu. Karena saya sebagai Bupati memiliki kewajiban untuk menandatangani itu," kata Rachmat Yasin.

"Setelah staf saya baik itu BPT, Tata ruang, Bapeda, difilter oleh Sekda, kemudian Sekda membukukan dan filter terakhir oleh Wakil Bupati. Setelah paraf itu itu sudah dibubuhkan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menandatangani," sambungnya.

Rachmat Yasin mengaku, SK Bupati untuk izin lahan tersebut dikeluarkan sehari sebelum dia berangkat ke Arab Saudi untuk umroh dan terjadinya Operasi tangkap tangan oleh KPK di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"SK itu keluar satu hari sebelum saya berangkat (umroh). Saya sudah konfirmasi ke staf saya, baik itu Tata Ruang, BPT, katanya sudah sesuai prosedur," kata Bupati.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%