Detik.com News
Detik.com
Jumat, 26/04/2013 17:54 WIB

Soal Kasus Suap Makam, Wabup Bogor: Ini Sepele, Hanya Soal Makelar

Farhan - detikNews
Bogor - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menganggap kasus dugaan suap izin lokasi lahan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, persoalan sepele. Hanya soal makelar.

"Buat kami, ini (kasus suap izin TPBU) hanya persoalan sepele. Hanya persoalan makelar atau penyedia jasa," kata Karfat, sapaan Karyawan Faturahman, di kantornya, Jumat (25/4/2013).

Percaloan dan jasa perizinan merupakan hal yang biasa terjadi di Kabupaten Bogor dan di kebanyakan wilayah di Indonesia. "Kenapa demikian? Karena kita lihat, fenomena ini sebenarnya bergejolak dalam skala nasional. Hanya saja kita malu mengakuinya sebagai warga negara calo," tegas Karfat.

Kasus dugaan suap izin lahan makam itu menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Oleh KPK, pucuk pimpinan DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka. Selain Iyus Djuher, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya menjadi tersangka.

Karfat mengakui kalau dirinya ikut memaraf surat permohonan izin lokasi untuk makam elit tersebut. "Yang saya lihat, ketika asisten sudah memaraf dalam kolom surat (izin lokasi) itu, sekda sudah memaraf, maka sayapun menganggap itu selesai dan tidak ada masalah," ungkapnya.

"Baru setelah itu diajukan ke Bupati. Soal ini, sama dengan surat-surat yang lain," ungkap politikus PDIP ini.

Terkait kasus suap tersebut, Karfat telah diperiksa KPK, Kamis (25/4) kemarin. Didampingi seorang asisten, ia menjalani pemeriksaan pukul 10.00 WIB dan keluar dari kantor KPK pukul 16.15 WIB. Materi pertanyaan seputar komunikasi dengan tersangka dan proses keluarnya izin lahan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(try/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%