detikcom
Jumat, 26/04/2013 17:54 WIB

Soal Kasus Suap Makam, Wabup Bogor: Ini Sepele, Hanya Soal Makelar

Farhan - detikNews
Bogor - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menganggap kasus dugaan suap izin lokasi lahan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, persoalan sepele. Hanya soal makelar.

"Buat kami, ini (kasus suap izin TPBU) hanya persoalan sepele. Hanya persoalan makelar atau penyedia jasa," kata Karfat, sapaan Karyawan Faturahman, di kantornya, Jumat (25/4/2013).

Percaloan dan jasa perizinan merupakan hal yang biasa terjadi di Kabupaten Bogor dan di kebanyakan wilayah di Indonesia. "Kenapa demikian? Karena kita lihat, fenomena ini sebenarnya bergejolak dalam skala nasional. Hanya saja kita malu mengakuinya sebagai warga negara calo," tegas Karfat.

Kasus dugaan suap izin lahan makam itu menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Oleh KPK, pucuk pimpinan DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka. Selain Iyus Djuher, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya menjadi tersangka.

Karfat mengakui kalau dirinya ikut memaraf surat permohonan izin lokasi untuk makam elit tersebut. "Yang saya lihat, ketika asisten sudah memaraf dalam kolom surat (izin lokasi) itu, sekda sudah memaraf, maka sayapun menganggap itu selesai dan tidak ada masalah," ungkapnya.

"Baru setelah itu diajukan ke Bupati. Soal ini, sama dengan surat-surat yang lain," ungkap politikus PDIP ini.

Terkait kasus suap tersebut, Karfat telah diperiksa KPK, Kamis (25/4) kemarin. Didampingi seorang asisten, ia menjalani pemeriksaan pukul 10.00 WIB dan keluar dari kantor KPK pukul 16.15 WIB. Materi pertanyaan seputar komunikasi dengan tersangka dan proses keluarnya izin lahan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%