detikcom
Kamis, 25/04/2013 17:23 WIB

Pilgub Jateng

Cagub dan Cawagub Jateng Copoti Sendiri Spanduknya di Pepohonan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 3
Foto: Angling Adhitya P/detikcom
Semarang - Sebuah mobil Toyota Avanza hitam berhenti di sisi Jl. Simongan, Semarang. Seorang pria berbaju putih dan berambut putih keluar sambil membawa tang di tangan kanannya. Orang itu adalah Ganjar Pranowo yang langsung menuju spanduk besar bergambar dirinya yang terpasang di pohon.

Cagub Jateng yang diusung PDIP dan berpasangan dengan Heru Sudjatmoko itu dengan sigap mencabuti paku yang menancap di spanduk dan pohon angsana yang cukup besar. Dengan keringat yang bercucuran, spanduk berukuran 2x1 meter akhirnya berhasil dilepas oleh Ganjar kurang dari 5 menit.

"Kita harus beri contoh pemasangan yang fair. Pemasangan tidak di pohon dan dipaku," kata Ganjar di sela mencabuti sisa paku yang masih menancap di pohon, Jl Simongan, Semarang, Kamis (25/4/2013).

Usai melepas spanduk besar, ternyata tidak jauh dari situ terdapat spanduk kecil yang juga menancap di pohon. Ia pun segera mencabuti paku dan melepasnya.

Aksi Ganjar tersebut sempat menarik perhatian para pengguna jalan, mereka melambaikan tangan dan memanggil nama pria berambut putih itu yang kemudian membalas dengan salam metal khas PDIP. Bahkan sejumlah bocah yang kebetulan lewat berebut untuk bisa mencium tangan.

"Kita mau les komputer, Pak Ganjar," kata salah seorang anak.

Mantan wakil ketua komisi II DPR RI itu mengatakan, sejauh perjalanannya selama ini berkeliling Jawa Tengah, masih banyak spanduk sosialisasi yang diletakkan di tempat yang menurutnya merusak estetika, contohnya menancapkannya di pohon.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%