Kamis, 25/04/2013 17:02 WIB

Putusan MA yang Pidanakan Pengusaha Nakal Jadi Kado Hari Buruh Sedunia

Rois Jajeli - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Jelang Mayday, buruh Indonesia mendapat kado indah dari Mahkamah Agung (MA). Lewat putusannya, MA menghukum pengusaha Tjioe Christina Chandra Wijaya karena tidak membayar upah sesuai upah minimum regional (UMR).

Alhasil, bos UD Terang Suara Elektronik ini harus menjalani hukuman badan selama 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

"Putusan MA menghukum pengusaha yang melanggar UMR, ini memenuhi rasa keadilan buruh di Indonesia karena selama ini hak normatif buruh seperti soal upah, banyak yang dilanggar," ujar Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur, Jamaludin kepada detikcom, Kamis (25/4/2013).

Jamaludin pada 23 Maret 2009 melaporkan ke polisi permasalahan buruh UD Terang Suara Elektronik yang beralamat di Jalan Kalianyar 17 C Surabaya. Bagi Jamaludin, putusan ini menjadi kado menjelang Mayday (hari buruh sedunia).

"Ini menjadi kado Mayday dan menjadi tonggak sejarah perubahan khususnya penegakkan hukum atas laporan buruh karena selama ini banyak hingga ribuan laporan buruh tapi tidak ada yang memihak buruh," tuturnya.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Tjioe Christina Chandra Wijaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun kasaasi dan oleh majelis kasasi Zaharuddin Utama, Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun, terdakwa dihukum sesuai Pasal 90 ayat 1a UU Ketenagakerjaan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%