detikcom

Kamis, 25/04/2013 17:02 WIB

Putusan MA yang Pidanakan Pengusaha Nakal Jadi Kado Hari Buruh Sedunia

Rois Jajeli - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Jelang Mayday, buruh Indonesia mendapat kado indah dari Mahkamah Agung (MA). Lewat putusannya, MA menghukum pengusaha Tjioe Christina Chandra Wijaya karena tidak membayar upah sesuai upah minimum regional (UMR).

Alhasil, bos UD Terang Suara Elektronik ini harus menjalani hukuman badan selama 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

"Putusan MA menghukum pengusaha yang melanggar UMR, ini memenuhi rasa keadilan buruh di Indonesia karena selama ini hak normatif buruh seperti soal upah, banyak yang dilanggar," ujar Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur, Jamaludin kepada detikcom, Kamis (25/4/2013).

Jamaludin pada 23 Maret 2009 melaporkan ke polisi permasalahan buruh UD Terang Suara Elektronik yang beralamat di Jalan Kalianyar 17 C Surabaya. Bagi Jamaludin, putusan ini menjadi kado menjelang Mayday (hari buruh sedunia).

"Ini menjadi kado Mayday dan menjadi tonggak sejarah perubahan khususnya penegakkan hukum atas laporan buruh karena selama ini banyak hingga ribuan laporan buruh tapi tidak ada yang memihak buruh," tuturnya.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Tjioe Christina Chandra Wijaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun kasaasi dan oleh majelis kasasi Zaharuddin Utama, Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun, terdakwa dihukum sesuai Pasal 90 ayat 1a UU Ketenagakerjaan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
67%
Kontra
33%