detikcom
Kamis, 25/04/2013 10:47 WIB

Polri: Tak Ada Perintah Tembak di Tempat Bila Jaksa Nekat Eksekusi Susno

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Mabes Polri menegaskan tak pernah memberi perintah melakukan tembak di tempat pada pengawal Susno Duadji bila jaksa nekat melakukan eksekusi. Polri ikut prosedur hukum.

"Tidak ada perintah tembak di tempat," kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Kabar soal tembak di tempat itu datang dari pengacara Susno yang menyebut bahwa ajudan akan menembak jaksa bila berani membawa Susno. Semua sudah mendapat sinyal dari Polri.

"Tidak benar dapat izin," tegas Boy.

Boy menjelaskan, kehadiran kepolisian di rumah Susno pada Rabu (24/4) terkait adanya informasi soal eksekusi. Ada perbedaan hukum yang berpotensi bentrokan.

"Untuk itu kepolisian hadir untuk menghindari konflik kekerasan dan sama-sama ke Polda. Kita dengar ada penjadwalan ulang," imbuhnya.

"Kacamata polisi dan teman-teman beda ya. Dalam kondisi seperti ini bisa terjadi potensi gangguan nyata ada perbedaan perdebatan hukum. Semua on the track ada kondisi menghadirkan kepolisian, ini kan prosesnya berjam-jam ada kondisi yang alot, kepolisian di situ ada posnya ada Babinkamtibnas, peristiwa ini bisa berpontesi ada pembeturan maka polisi hadir di sana," urainya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%