detikcom
Rabu, 24/04/2013 18:14 WIB

Nama Tabrani Syabirin Masuk Daftar Caleg PDIP dan Gerindra

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Mengejutkan! Nama Tabrani Syabirin ada di Daftar Caleg Sementara (DCS) PDIP dan Gerindra yang diserahkan ke KPU. Apakah nama caleg itu memang dimiliki dua orang alias namanya kembar, atau ada yang salah di proses penjaringan caleg?

Dari data yang dirilis KPU pada Rabu (24/4/2013) ada dua nama caleg yang kembar yakni Tabrani Syabirin SE, MA yang menjadi caleg PDIP dari dapil Jabar VII dengan nomor urut 7, dan Tabrani Syabirin LC, MA, yang menjadi caleg nomor urut 2 dari dapil Banten II dari Partai Gerindra.

Dapil Banten II meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Sementara dapil Jabar VII meliputi Purwakarta, Karawang dan Bekasi.

Tabrani Syabirin yang maju lewat PDIP berada satu dapil dengan eks cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka. Sedangkan Tabrani Syabirin yang maju lewat Gerindra berada satu dapil dengan Desmond Junaidi Mahesa.

Di Partai Gerindra, Tabrani Syabirin adalah anggota Legislatif DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014. Dia juga tampak eksis di internet.

KPU belum memberikan keterangan resmi hingga saat ini. Memang ada nama-nama caleg di DCS yang dirilis KPU yang kurang tepat, seperti caleg PD Saan Mustopa di dapil Jabar VII tertulis Sean Mustofa, demikian Andi Nurpati di dapil DKI III tertulis Andi Purpati, ada beberapa kesalahan penulisan juga. Belum diketahui kesalahan penulisan Tabrani Syabirin tersebut di tahap apa.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%